Polman -SulbarTa.com – Saat puluhan Kepalan Desa menikmati perjalanan study tiru ke Malang dan Jogjakarta disaat yang sama Ratusan perangkat Desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Polewali Mandar menyampaikan aspirasinya di kepada Anggota DPRD Polman, karena gaji tak dibayar sejak lima bulan terakhir, Senin 27 November.
Puluhan perangkat Desa ini mengungkapkan selama lima bulan terakhir ini mereka tidak menerima gaji sehingga banyak diantara mereka yang terpaksa harus meminjam untuk mencukupi kebutuhan anak istri mereka belum lagi sangkutan di Perbankan yang tidak bisa menunggu.
“Kami dibawa sudah tersiksa,tiepe mi tau tenna ban di lippa mi tau, ketika permintaan kami ini tidak di akomodir kami akan melakukan aksi,” ujar Ketua PPDI Polman Tasmin.
Ketua PPDI Polman Tasmin Karamin juga menyampaikan, tuntutan kami yakni Siltap yang menyebrang dari tri wulan tiga sampai saat ini belum dibayarkan dan tadi Kepala Badan Keuangan sudah berjanji akan melakukan pembayaran minggu pertama bulan Desember.
“Penyampaian dari pak Mukim tadi menyepakati aturan pembayaran Siltap aparat Desa dibayarkan setiap bulan,” jelas Ketua PPDI Polman Tasmin Karamin.
Ia juga mengungkapkan, selama lima bulan terakhir ini untuk menutupi kebutuhan keluarga mereka, aparat desa terpaksa mencari pekerjaan sampingan.
“Kita cari sampingan untuk menutupi kebutuhan keluarga bahkan ada yang harus sampai berhutang dan ada juga yang dikejar-kejar kredit di bank sehingga ini kami datang ke DPRD untuk mengadu,”jelas Ketua PPDI Polman Tasmin Karamin.
Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Polewali Mandar Baso A Matunrungang, menyampaikan masih terdapat 12 Desa yang sampai saat ini belum mengajukan pencairan dari 144 Desa yang ada.
“Kami siap membayar gaji setiap bulan tapi laporannya juga harus diselesaikan setiap bulan,” pintah Sekertaris PMD Polman Baso A Matunrungang.
Ditempat yang sama, Kepala BKAD Polman Mukim Tohir menyampaikan, kita upayakan untuk yang sudah masuk awal Desember kita akan bayarkan. Ia juga menjelaskan keterlambatan pembayaran ini dikarenakan adanya proses dan tahapan yang harus dilalui.
“Yang kedua kita mendorong agar setiap Desa percepatan realisasi pajaknya bisa cepat,” jelas Kepala BKAD Polman Mukim Tohir.
Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin menyampaikan, kesimpulan rapat dengar pendapat terkait keluhan PPDI itu sudah dipenuhi oleh pihak eksekutif.
“Terkait gaji yang sudah lima bulan tidak dibayarkan Kepala BKAD sudah berjanji pekan depan sudah dilakukan pembayaran dan sisanya juga akan dibayarkan di Desember ini.”jelas Wakil Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud.
Berdasarkan informasi yang dihimpun saat ini 54 Desa beserta BPD nya tengah melakukan perjalanan study tiru ke Jogjakarta dan Malang dengan biaya Rp. 16. 000.000 untuk setiap desa yang diambil dari APBDes masing-masing Desa. ADVERTORIAL
