Polman-Sulbarta.com- Aksi unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polman, mempertanyakan soal gaji aparat desa yang sudah 7 bulan belum terbayarkan.
Tak hanya itu, aksi yang mereka lakukan di kantor DPRD Polman. Mereka juga mempertanyakan terkait gaji PPPK yang juga belum terbayarkan hingga saat ini.
“Negara hari ini hanya memposisikan diri sebagai pemungut pajak karena tidak mengikutkan anggaran APBN dalam undang-undang Tapera tersebut jadi kami menolak,” tegas korlap aksi Ihsan. Senin 11 juni 2024
Aksi mahasiswa tersebut mendapat respon dari Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud dengan mendatangi massa aksi untuk mendegar aspirasi mereka.
Dihadapan massa aksi, Jupri mengklaim pihaknya telah mengambil tindakan dengan mendesak Pemda untuk segara membayarkan insentif non kapitasi PKM yang belum dibayarkan. Termasuk gaji para aparat Desa.
“Kami di DPRD tidak pernah berdiam diri. Tapi adik-adik HMI harus juga paham kondisi keuangan daerah kita sedang tidak baik-baik saja,” jelas Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud.
Lanjut Jupri menyampaikan, terkait temuan defisit LHP BPK pihak DPRD akan mengatur waktu pertemuan antara DPRD dan Eksekutif untuk membahas hal tersebut.
Adapun tuntukan mereka yaitu terkait, komersialisasi dan rekonstruksi pendikan agar berkualitas dan pro rakyat. Selain itu, mereka juga menyuarakan stop kriminalisasi aktivis, dan meminta agar aktifis dibebaskan dari jeruji besi.Advertorial
