Polman, Sulbarta.Com– Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Polman pada Rabu, 8 Januari 2025.
Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, antara lain PJ Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso, PJ Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, serta jajaran OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Polman. Selain itu, hadir pula instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, dan anggota DPD Perpadi Sulbar.
Dalam sambutannya, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin memberikan apresiasi terhadap kontribusi Perpadi dalam mendukung swasembada pangan di Indonesia. Menurut Bahtiar, pengelolaan pertanian harus dilakukan dalam ekosistem yang terintegrasi. Terkait pengelolaan beras di Sulbar, ia menyoroti beberapa permasalahan yang perlu perhatian serius, antara lain:
Lahan Pertanian: Banyak lahan yang bermasalah, seperti status lahan yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Saat ini, sekitar 62 persen lahan di Sulbar masih berstatus hutan lindung. Oleh karena itu, Bahtiar menekankan pentingnya pembicaraan dengan kementerian terkait untuk mencari solusi.
Pelabuhan untuk Distribusi: Sulbar belum memiliki pelabuhan khusus untuk distribusi hasil pertanian. Beberapa pelabuhan di kabupaten-kabupaten di Sulbar masih tergolong kecil dan kurang memadai. Peningkatan fasilitas pelabuhan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan.
Di Sulbar, terdapat dua kabupaten, yakni Mamuju Tengah dan Mamasa, yang belum memiliki gudang Bulog. Hal ini mempengaruhi kestabilan harga dan inflasi di daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mendirikan gudang Bulog di kedua kabupaten tersebut.
Untuk mendukung produksi pertanian, terutama di sektor penggilingan padi, kerjasama dengan perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat penting. Bahtiar juga mengapresiasi langkah Perpadi Sulbar yang bekerja sama dengan perbankan untuk mendorong KUR ke sektor pengusaha penggilingan padi.
Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa Perpadi hadir sebagai wadah pengabdian bagi pengusaha penggilingan padi untuk kemakmuran rakyat. Sutarto juga menekankan pentingnya menghentikan impor beras yang selama dua tahun terakhir mencapai 7 juta ton. Ia berkomitmen untuk mendukung swasembada pangan, dengan harapan bahwa swasembada ini dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Masalah beras tidak bisa diselesaikan secara sepotong-sepotong. Melalui Musda DPD Perpadi Sulbar, kami ingin memperkuat solidaritas untuk mengawal produksi beras dan mewujudkan swasembada pada 2028,” ujar Sutarto.
Ia juga menegaskan bahwa perjuangan untuk swasembada pangan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. “Perpadi siap menjadi mitra pemerintah dan bersinergi untuk mewujudkan swasembada,” tambahnya.
Ketua Perpadi Sulbar, Ajbar, menegaskan bahwa Perpadi akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan swasembada pangan, karena hal ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
“Mimpi Presiden Prabowo adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam pangan pada 2027-2028. Semua ini hanya bisa terwujud jika kita bersatu dan berkolaborasi,” kata Ajbar menutup pembicaraan.
Musda ini menjadi langkah awal yang penting dalam memperkuat komitmen dan solidaritas untuk mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan, khususnya di Sulawesi Barat. Adv
