Polman,SulbarTa.com — Komisi II DPRD Kabupaten Polewali Mandar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Jaringan Oposisi Loyal (JOL) Polewali Mandar, Jumat (17/10/2025).
Dalam pertemuan itu, JOL menyampaikan aspirasi terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah Polman.
Ketua JOL, Erwin, menilai kelangkaan BBM di daerah ini sudah sangat tidak wajar dan diduga kuat dipicu oleh praktik penimbunan serta penyelundupan yang dilakukan secara terang-terangan. Ia meminta agar pemerintah daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat.
“Melalui forum ini kami meminta kejelasan dan tindakan nyata dari pihak DPRD, pemerintah, maupun APH. Di Polman ini, untuk mengisi BBM saja masyarakat sering harus membeli dari pihak kedua atau pengecer. Ini jelas merugikan masyarakat,” tegas Erwin di hadapan peserta RDP.
Dalam penyampaiannya, JOL menyoroti beberapa poin penting, di antaranya:
1. Adanya indikasi kuat rantai mafia BBM yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak.
2. Lemahnya pengawasan pemerintah daerah serta instansi teknis terhadap alur distribusi BBM.
3. Kerugian publik akibat kelangkaan buatan dan permainan harga di lapangan.
4. Tuntutan pembentukan Satgas Bersama untuk melakukan investigasi dan penindakan hukum secara terbuka.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Polman, Amir, menyatakan bahwa persoalan ini perlu disikapi secara serius. Ia menegaskan bahwa Komisi II akan menjadwalkan ulang RDP dengan menghadirkan pihak PT Pertamina untuk memberikan penjelasan secara langsung.
“Kami akan segera menjadwalkan pertemuan lanjutan dan berharap pihak Pertamina dapat hadir agar persoalan ini bisa dibahas secara terbuka,” ujar Amir.
JOL berharap permasalahan kelangkaan BBM ini dapat segera dituntaskan agar tidak terus menjadi persoalan berulang yang merugikan masyarakat Polman.
