MAMUJU-Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sulawesi Barat Hj. Djamila berharap kolaborasi antara Sulbar dan Jawa Tengah dapat menurunkan Stunting di Sulbar.
Hal itu dikatakan saat menghadiri Lokakarya Strategi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 yang digelar di gedung PPK Sulawesi Barat jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kabupaten Mamuju, Senin (10/10/2022).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.
Djamila menyebutkan secara nasional, terkait angka stunting , posisi Sulbar masih sangat memprihatinkan, berada di rangking 33 dari 34 provinsi se-Indonesia. Sehingga hal itu menjadi perhatian serius pemerintah Sulbar.
“Stunting Sulbar tahun 2019 berada di angka prevalensi sebesar 40,3 persen turun 33,8 persen pada 2021 atau turun 6,5 persen,” ujarnya.
Ia berharap dengan hadirnya Gubernur Jateng sering pengetahuan, sehingga diharapkan nantinya angka stunting di Sulbar bisa menurun.
“Kita terus menjalin kolaborasi, nantinya angka stunting di Sulbar bisa menurun,” harapnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunna Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulbar Junda Maulana, menjelaskan lokakarya yang dilakukan
menjadi istimewa, lantaran dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Menurutnya stunting menjadi isu nasional dan menjadi fokus perhatian pemerintah, sehingga dibutuhkan penanganan dan pencegahan yang dilakukan secara terpadu.
“Kita berharap dari pertemuan ini kita memperoleh masukan dan rekomendasi strategi percepatan penurunan stunting kedepan,” tutupnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan langkah yang dilakukan Sulbar merupakan bentuk kolaborasi yang sangat baik, untuk berbagi pengalaman atas pencapaian menurunkan angka stunting.
“Jawa Tengah tidak hebat amat, tapi kita bisa cerita karena pasti kondisinya berbeda. Kami punya pengalaman yang pak Akmal ingin sharing terkait stunting dan integritas,” ucap Ganjar.
Ganjar mengaku, sengaja membawa beberapa tim seperti Bappeda, Kadis Pendidikan, UMKM dan beberapa OPD terkait untuk sharing tekhnis intervensi yang akan dilakukan.
“Stunting itu data, lalu treatment, kolaborasi antar OPD. Membangun integritas harus dimulai dari contoh, nah contoh itu harus konsisten bagaimana tidak korupsi, tidak menerima gratifikasi, pengelola LHKPN dan itu menjadi semangat,” ucap Ganjar.
Itu pun harus dikolaborasikan dengan DPRD. Sebagai provinsi yang masih muda, memiliki SDM yang baik, harus sepakat metode dan metodologi yang progresif dan revolusioner.
“Dan itu harus dimulai dari pemimpin,” kata Ganjar.
Pada kegiatan tersebut hadir para Bupati /Wakil Bupati se-Sulbar, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Kapolda Sulbar, Irjen Pol.
Verdianto Iskandar Bitticaca , Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Ketua TP PKK Jateng, Atikoh Ganjar Pranowo, pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan Pemprov Jawa Tengah , dan undangan lain (Adv).
