MAMUJU – Sulbar masuk 10 besar level pengendalian inflasi secara nasional. Namun masih terdapat sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan di provinsi ke- 33 ini.
Hal itu disampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris pada Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat secara hybrid dari Kantor Gubernur Sulbar Sementara (Ex Rujab Wagub) Jumat, 9 Desember 2022.
Menurut Idris, dengan capaian pengendalian inflasi di Sulbar tidak lepas dari kinerja antar Pemda di Sulbar. Untuk itu ia kembali menekankan agar setiap pemangku kepentingan khususnya Bupati, Wakil Bupati dan Sekda di enam kabupaten di Sulbar menjaga kolaborasi dalam menangani inflasi di daerah.
“Pengendalian inflasi bergantung pada keseriusan dan komitmen pada leader. Baik bupati , wakil bupati dan sekda. Dan jangan terpecah perhatiannya,” terang Idris, Jumat, 9 Desember.
Khususnya bagi dua daerah di Sulbar yang level penanganan inflasi masih terbilang rendah, yakni Mamasa dan Pasangkayu. Penyebab inflasi adalah ikan dan bawang. Untuk mengatasi itu diperlukan kolaboratif antar Pemda.
“Terpenting adalah kolaboratif dalam bekerja dan mengeksekusi akar permasalahan,” ujar Idris.
Ia pun meminta setiap kabupaten terus membangun koordinasi, baik antar Pemda, lembaga vertikal dan berbagai pihak dalam mengatasi inflasi di daerah. (rls)
