SulbarTa.com/Polman – DPRD Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan dan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026, Selasa malam (18/11/2025).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Polman, Fahry Family, didampingi Wakil Ketua Amiruddin, serta dihadiri 28 dari 40 anggota DPRD. Turut hadir Bupati Polman H. Samsul Mahmud, Wakil Bupati Hj. Andi Nursami Masdar, serta jajaran pimpinan OPD Pemkab Polman.
Dalam sambutannya, Bupati Samsul Mahmud menyampaikan bahwa jawaban terhadap pandangan delapan fraksi DPRD merupakan tahap penting dalam proses pembahasan Ranperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Menanggapi pandangan enam fraksi yang menyoroti pendapatan asli daerah (PAD), Bupati memaparkan bahwa target PAD tahun 2026 sebesar Rp323,7 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari BLUD. Pemerintah daerah juga telah merevisi Perda pajak dan retribusi untuk meningkatkan pendapatan.
Menjawab sorotan fraksi terkait efisiensi anggaran, Bupati menjelaskan bahwa belanja operasi tahun 2026 direncanakan sebesar Rp1,26 triliun, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, dan bansos. Pemerintah disebut telah melakukan efisiensi sesuai Instruksi Presiden, terutama pada belanja yang bersifat seremonial.
Menanggapi masukan fraksi terkait perhatian pada sektor pertanian dan usaha mikro, Bupati memastikan bahwa sektor tersebut mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5,75 miliar, termasuk dukungan pengembangan UMKM yang terintegrasi dengan program nasional Koperasi Merah Putih.
Bupati juga menjawab pandangan Fraksi Gerindra yang menekankan keselarasan APBD dengan visi misi RPJMD 2025–2029. Ia menyebut program Polman Sehat, Polman Cerdas, dan Polman Maju telah menjadi bagian dari prioritas utama pemerintah daerah.
Menanggapi permintaan tujuh fraksi terkait perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, pemerintah mengalokasikan Rp6,5 miliar untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. Selain itu, penanganan banjir menjadi program prioritas melalui alokasi anggaran Rp3,3 miliar untuk pembangunan drainase dan penyusunan masterplan.
Menjawab sorotan soal masalah sampah, pemerintah menganggarkan Rp4,32 miliar untuk operasional persampahan pada tahun 2026.
Terkait anggaran pendidikan yang mencapai Rp547 miliar, Bupati menjelaskan bahwa alokasi tersebut mencakup belanja pegawai, pemenuhan standar layanan pendidikan, serta dana transfer pusat seperti DAK.
