Polman- Sulbarta.com –Komisi I DPRD Polman bersama Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Badan Keuangan, dan Asisten I Pemerintahan Setda Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dalam menindaklanjuti aspirasi dari para Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa terkait terlambatnya pencairan dana alokasi desa bagi perangkat desa di Kabupaten Polewali Mandar. Senin, 1 April 2024
RDP tersebut dihadiri ratusan Kepala Desa Dari 144 Desa se Kabupaten Polman untuk membahas Keterlambatan Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi perangkat Desa di Polman yang belum terbayarkan sebesar Rp 9 milyar untuk 144 Desa di bulan Desember 2023.
RDP dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin, didampingi sejumlah Anggota Komisi I DPRD Polman yang dihadiri oleh PLH Se-kabupaten Polman, Agusnia Hasan Sulur, Kepala BPKAD Polman, Muh Nawir, Kepala Dinas PMD Polman, Andi Nursami Masdar dan para Kepala Desa se Kabupaten Polman.
Kepala Desa dan BPD Desa se- Kabupaten Polewali Mandar desak Pemkab Polman bayarkan Siltap triwulan IV Bulan Desember 2023 yang belum dibayarkan.
Kehadiran para Kepala Desa untuk mempertanyakan kejelasan pencairan Alokasi Dana Desa yang belum terbayarkan seperti halnya diungkapkan kepala Desa Beroangin, Anto.
“Kehadiran kami membawa jeritan hati 1800 orang mulai dari Kades, Staf Desa dan BPD, mempertanyakan kejelasan pencairan, karena sebentar lagi kita merayakan hari raya idul Fitri, kita terancam tidak bisa bayar zakat fitrah jika Dana tidak dibayarkan,” ujarnya.
Senada halnya juga yang disampaikan Ketua BPD Desa Puccadi, Abd Samad, “Iya menilai apa yang dilakukan pemerintah Daerah suatu pelanggaran, “Sudah melanggar karena seharusnya anggaran yang ditetapkan untuk 2023 itu selesai dibayarkan di tahun 2023,” bebernya.
Ketua APDESI Polman, Haidir Jalil menyampaikan, terkait Alokasi Dana Desa yang belum terbayarkan pihaknya mengupayakan untuk dipercepat, “Sudah berupaya dengan keras agar pencairan dapat dipercepat,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, PLH Sekda Polman, Agusnia Hasan Sulur manyampaikan, persoalan ini bukan hanya Polman tapi hampir seluruh Indonesia mengalami, “Hal ini tidak bisa kami hindari karena inilah kondisi keuangan kita, tetapi kami sudah melakukan langkah langkah dan bukan hanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang mengalami kendala, Dana yang bisa kita Alokasikan adalah Dana bagi hasil dari Pemprov dan insya Allah sebelum lebaran kita selesaikan,” jelasnya.
Kepala BPKAD Polman, Muh Nawir menyampaikan kondisi keuangan daerah tidak baik-baik saja dan sebagai pejabat baru dilantik tidak banyak tahu proses keuangan 2023, “Untuk Siltap 2023 kami janji akan bayar menggunakan DBH dari provinsi sebanyak Rp.5 milyar, kami upayakan akan dibayarkan sebelum lebaran dan sisanya akan menyusul,” jelas Nawir
Lanjutnya, ia juga meminta agar Kades segera memasukkan laporan pertanggung jawaban LPJ dan permohonan pencarian Dana Desa karena KPPN Majene, dimana hanya Polewali mandar yang masih sangat sedikit yang memasukkan usulan pencarian yakni kurang dari 10 Desa.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas PMD Polman, Andi Nursami Masdar meminta, “Agar para Kades segera menyampaikan laporan pertanggung jawabannya karena saat ini belum 50% yang menyampaikan laporan LPJ kegiatannya yang melakukan potongan APBDes nya baru delapan Desa yang masuk dan KPPN sudah menegur kita,” jelasnya. Adv
