DPRD Sulbar Gelar Rapat Paripurna Pertanggung Jawaban Gubernur Pelaksansan APBD 2022

Mamiju- Sulbarta.Com – DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna terkait Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Barat Terhadap Ranperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022. dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Kamis, 15/06/2023.

 

Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Usman Suhuriah dan Abdul Halim serta Asisten III Jamil Barambangi mewakili Gubernur Sulbar.

Dihadiri Anggota DPRD, Syamsul samad, Hatta Kainang, Muslim Fattah, Soekardy M.Noer, Husain Haenur, Risbar Berlian, Muthmainnah, Firman Argo, Hasan Bado, M.Taufik, M. Irbad, Kalma Katta, Andi Salahuddin, Bonggalangi, Daniel Pundu. Dalif Arsyad. serta para OPD Pemprov. Sulbar.

 

Setelah Sidang ini dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, dilanjutkan pembacaan Pemandangan Umum oleh juru bicara masing-masing Fraksi diantaranya :

1. Firman Argo Waskito dari Fraksi Demokrat

2. M. Taufik Agus dari Fraksi Golkar.

3. Irbad Kaimuddin dari Fraksi PDI Perjuangan.

4. Hatta Kainang dari Fraksi Nasdem.

5. Hasan Bado dari Fraksi Kebangkitan Nasional.

6. Bonggalangi Fraksi Persatuan Indonesia Membangun.

Untuk Pemandangan Umum Fraksi Hanura dan Fraksi Gerindra diserahkan langsung kepada Pimpinan rapat.

 

Secara umum Pandangan Fraksi DPRD Sulbar Mengapresiasi dengan opini WTP atas LKPD 2022 dan diharapkan tetap dipertahankan kedepannya.

 

Beberapa poin lainnya terkait Pendapatan Asli Daerah yang perlu dioptimalkan, serta perencanaan kedepan yang harus lebih matang agar tidak meninggalkan SILPA yang besar.

 

Soal PAD misalnya, Juru Bicara Fraksi Demokrat Firman Argo Waskito menyampaikan, agar perlu memaksimalkan sektor pajak. Selain itu mencermati setiap perencanaan.

 

Sementara, Jubir Fraksi Golkar Taufiq Agus menyampaikan, meskipun realisasi cukup tinggi namun ia melihat masih ada program yang terlaksana belum maksimal. Untuk itu kedepan perlu memperkuat monitoring guna memastikan program tepat sasaran.

“Dan masyarakat dapat merasakan manfaat program tersebut,” ungkapnya

 

Advetorial

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *