Polemana, SulbarTacom – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) terkait penyelenggaraan perpustakaan sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan literasi dan akses informasi bagi masyarakat. 27 Maret 2025
Seiring dengan itu, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Polman. Kunjungan ini bertujuan untuk berdiskusi dan bertukar informasi mengenai regulasi yang telah diterapkan di Polman, serta untuk mempelajari lebih lanjut implementasi Perda tersebut sebagai bahan acuan dalam penyusunan Ranperda di tingkat provinsi.
Ketua Pansus DPRD Sulbar, Irwan Sp Pababari, menekankan pentingnya regulasi yang komprehensif agar pengelolaan perpustakaan di daerah dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Kabupaten Polman telah lebih dulu memiliki Perda terkait penyelenggaraan perpustakaan. Kami ingin melihat sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan layanan literasi di daerah. Hal ini dapat menjadi referensi bagi kami dalam menyusun regulasi serupa di tingkat provinsi,” ujar Irwan Sp Pababari.
Sementara itu, perwakilan DPRD Polman menyambut baik kunjungan ini dan memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Salah satunya adalah adanya 11 layanan yang telah ditetapkan di Perpustakaan Kabupaten Polman, termasuk layanan literasi ibu dan anak, serta multimedia. Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat.
Selain itu, target berikutnya adalah membangun perpustakaan di puskesmas dan rumah sakit, yang juga akan didukung dengan aplikasi E-perspusda untuk meningkatkan gemar baca di kalangan masyarakat.
Setelah pertemuan dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Polman, Tim Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan peninjauan langsung ke Kantor Perpustakaan Kabupaten Polman dan memberikan bantuan buku bacaan.
Melalui sinergi antara DPRD Kabupaten Polman dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat, diharapkan kebijakan terkait penyelenggaraan perpustakaan dapat lebih optimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan minat baca dan kualitas pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat. (ADV)
