MAMUJU -Sulbarta.com – DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda Pendapat Gubernur atas penjelasan Panja Ranperda Perubahan Ketiga Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulbar.
Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 ini bertujuan untuk menindaklanjuti rencana pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar. Gagasan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran PJ Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, yang ingin sektor perikanan lebih fokus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
PJ Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, mengapresiasi respons positif DPRD Sulbar terkait pembentukan Dinas Peternakan. Ia menyatakan, “Sejak awal saya ingin mendorong terbentuknya Dinas Peternakan, sehingga saya apresiasi dan ketika ini menjadi inisiatif DPRD Sulbar, ini pencapaian luar biasa.”
Lebih lanjut, Bahtiar menjelaskan bahwa dengan berdirinya Dinas Peternakan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura akan lebih fokus, sementara Dinas Peternakan akan fokus untuk meningkatkan produksi ternak di Sulbar. Hal ini dianggap penting untuk mempersiapkan Sulbar sebagai daerah yang siap swasembada pangan, sesuai dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Saya yakin Sulbar bisa menjalankan prioritas Presiden, yakni swasembada pangan baik dari sektor tanaman maupun hewan. Pastikan lembaga yang dibentuk ini memberi dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bahtiar.
Rapat paripurna dilanjutkan dengan pemandangan fraksi-fraksi DPRD Sulbar terkait Ranperda ini. Secara umum, seluruh fraksi sepakat untuk menindaklanjuti pembahasan perubahan susunan perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Khalil Gibran, menyampaikan bahwa sektor peternakan memiliki peran penting, mengingat posisi geografis Sulbar sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Senada, Fraksi Nasdem yang diwakili oleh Abd. Rahim, menilai bahwa terbentuknya Dinas Peternakan merupakan langkah pemikiran yang lebih perspektif ke depan.
“Diharapkan perda ini bisa menjawab agenda besar pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan,” ungkap Rahim. (Rls)
