POLMAN-SULBARTA.COM- Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melakukan kunjungan ke pabrik getah pinus dan pabrik kelapa PT Kencana Hijau Bina Lestari di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Senin, 18 Maret 2025.
Kunjungan tersebut turut didampingi oleh Bupati Polman, Samsul Mahmud, Wakil Bupati Polman, Andi Nursami, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, serta sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar.
Gubernur Suhardi Duka (SDK) dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya mendukung industri hilirisasi, khususnya di sektor pertanian.
“Setiap perusahaan, seperti halnya mobil yang sangat membutuhkan bahan baku, harus kita support agar bisa terus beroperasi,” ujar Gubernur SDK.
Lebih lanjut, Gubernur SDK mengungkapkan bahwa di Sulawesi Barat hanya ada dua pabrik pengolahan getah pinus, yaitu satu di Polman dan satu lagi di Gowa, Sulawesi Selatan.
“Ini akan menjadi bahan diskusi kita nantinya agar semua produk getah pinus harus diproses lebih lanjut di Sulawesi. Kami akan koordinasikan hal ini dengan Gubernur Sulsel,” tambahnya.
Pemprov Sulbar terus mendorong hilirisasi produk pertanian, seperti getah pinus, beras, dan sawit, sebagai bagian dari program pemerintah pusat. Gubernur SDK juga menegaskan bahwa bila ada masalah dalam proses hilirisasi, masyarakat dapat melaporkan kepada Bupati, yang akan mengkoordinasikannya dengan Pemprov Sulbar.
Site Manager PT Kencana Hijau Bina Lestari, Iputu Gede, juga menyampaikan dukungannya terhadap program hilirisasi.
“Kami sudah memulai hilirisasi di sini, tetapi tidak semua olahan kelapa kami ambil karena ada beberapa yang menjadi domain masyarakat, seperti pembuatan arang. Untuk getah pinus, produksi kami lancar, meskipun ada kendala pada bahan baku yang hanya memenuhi 15 persen dari kapasitas pabrik,” jelas Iputu Gede.
Iputu Gede juga mengungkapkan bahwa pabrik getah pinus hanya dapat beroperasi selama satu minggu dalam sebulan karena keterbatasan bahan baku.
“Kami terpaksa menambah lini produk kelapa agar tidak ada karyawan yang di-PHK. Saat ini, kami memiliki 118 karyawan aktif, dan untuk pabrik kelapa, kami membutuhkan 200 orang,” ungkapnya.
Ia berharap kunjungan Gubernur dan Bupati dapat membantu dalam perbaikan regulasi agar proses produksi dapat berjalan lancar.
“Kami membutuhkan dukungan dalam hal regulasi, pengadaan bahan baku, dan kerja sama dengan petani. Jika dibantu oleh pejabat daerah, tentu akan lebih mudah,” tandasnya. Adv
