POLMAN, SULBARTA.COM – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, H. Syamsul Samad, S.IP., M.Si., menggelar acara hearing dan dialog refleksi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-78 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Acara tersebut berlangsung di Warkop AK 81, Kelurahan Manding, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), pada Senin, 10 Februari 2025.
Dengan tema “Kapasitas Kebijakan dalam Pengentasan Kemiskinan di Sulawesi Barat”, acara ini tidak hanya menjadi ajang refleksi bagi KAHMI yang telah memasuki usia ke-78, tetapi juga sebagai sarana untuk membahas isu penting mengenai pengentasan kemiskinan di Sulawesi Barat. Puluhan peserta dari berbagai kalangan, termasuk kader HMI, KAHMI, dan mahasiswa, turut hadir dalam kegiatan ini.
Acara ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten, di antaranya:
-Kabag Pemerintahan Pemkab Polman, Asrif
-Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Polman, Aco Musaddad
-Kepala Dinas Kesehatan Polman, dr. Mustaman
-Ketua KPID Sulbar, Mukmin
-Anggota DPRD Sulbar, Syamsul Samad
Dalam sambutannya, Syamsul Samad menyatakan bahwa dialog kali ini merupakan yang paling berbobot dibandingkan dengan acara-acara sebelumnya, mengingat narasumber yang hadir merupakan pengambil kebijakan di tingkat pemerintahan daerah.
“Saya berharap diskusi kali ini dapat menghasilkan role model yang konkret. Tema dialog kali ini juga merupakan bagian dari disertasi saya,” ungkap Syamsul Samad
Ia berharap hasil dari dialog ini dapat menghasilkan kebijakan yang bermanfaat untuk masa depan dan menekankan pentingnya agar kader HMI dan KAHMI terus mengabdi untuk negeri.
“Semoga hasil diskusi ini tidak hanya berupa teori, tetapi dapat diaplikasikan dalam kebijakan yang nyata,” tegas Anggota DPRD Sulbar tersebut.
Kabag Pemerintahan Pemkab Polman, Asrif, dalam kesempatan ini memaparkan bahwa salah satu indikator kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki tempat tinggal. Ia juga berharap agar KAHMI dan HMI dapat menyediakan tempat di Polman sebagai wadah untuk membantu mewujudkan ide-ide cemerlang dalam mengatasi masalah kemiskinan.
“Dimanapun kader HMI ditempatkan, mereka harus siap untuk mengabdi, bukan untuk berkuasa,” tegas Asrif.
Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Polman, Aco Musaddad, menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan di Polman merupakan masalah lama yang belum terselesaikan. Ia menyoroti kurangnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait dalam mencari solusi yang lebih konkret. Selain itu, Aco juga mengingatkan akan pentingnya kebijakan khusus untuk menangani stunting, yang menjadi salah satu indikator kemiskinan di daerah tersebut.
Partisipasi aktif juga datang dari seorang peserta asal Kecamatan Tutar, Ikbal, yang menyampaikan keluhan mengenai kondisi infrastruktur yang buruk di daerahnya. Ikbal mengungkapkan bahwa kerusakan jalan membuat masyarakat Tutar kesulitan dalam menjual hasil bumi mereka ke kota. Selain itu, warga yang sakit terpaksa menempuh perjalanan hingga lima jam dengan berjalan kaki untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Di kampung saya, harga durian hanya Rp 2.000 per buah, sementara jika dijual di kota bisa mencapai Rp 30.000 per buah. Kami juga mengalami kesulitan dalam hal akses kesehatan karena fasilitas kesehatan sangat terbatas,” ungkap Ikbal.
