POLMAN, Sulbarta.com – Pejabat Bupati Polewali Mandar (Polman), Muh Hamzih, berjanji akan melakukan kajian untuk menyelesaikan masalah keuangan yang tengah dihadapi oleh Pemkab Polman. Janji tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dan silaturahmi dengan para Camat, Lurah, dan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Polman di ruang pola Kantor Bupati pada Senin, 20 Januari 2024.
Rapat tersebut dihadiri oleh Pj Sekda Polman, Hamdani Hamdi, Asisten I Pemkab Polman, Agusniah, dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (Dispop) Polman, Aco Musaddad. Dalam kesempatan tersebut, para Camat, Lurah, dan Kades mengeluhkan anggaran operasional yang belum cair, yang dikhawatirkan akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
Lurah Sidodadi, Asis Bande, mengungkapkan bahwa dana operasional kelurahan hingga saat ini belum diterima, sehingga ia berharap dana tersebut segera disalurkan untuk memastikan pelayanan tetap optimal.
Camat Tinambung juga menyampaikan keluhan serupa, berharap agar ke depan anggaran operasional tidak harus dikejar-kejar pada akhir tahun, dan masalah keuangan segera dapat diatasi.
Kepala Desa Beroangin, Anto, juga menyampaikan keluhan mengenai pencairan dana operasional desa yang baru dapat dicairkan pada bulan Februari, namun baru bisa digunakan pada bulan Oktober.
Selain itu, Anto meminta Pemda Polman untuk segera merealisasikan pencairan dana bagi hasil (DBH) pajak yang belum dibagikan kepada pemerintah desa.
Menanggapi keluhan tersebut, Pj Bupati Polman, Muh Hamzih, menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji masalah yang disampaikan oleh para Camat, Lurah, dan Kades. Ia memastikan bahwa dana operasional akan segera dicairkan. Terkait dengan utang Pemkab Polman yang mencapai sekitar 30 miliar, Hamzih berjanji akan menuntaskannya agar Bupati dan Wakil Bupati yang baru terpilih tidak lagi memiliki beban yang harus diselesaikan.
Selain itu, terkait dengan masalah SP2D yang gagal wajar dan status WDP pada laporan keuangan Pemkab Polman, Hamzih menyatakan akan mencari tahu penyebabnya dan berusaha mengembalikan status keuangan Polman menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Namun, Pj Bupati Polman mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran puluhan Kepala Desa dalam rapat tersebut. Ia menyatakan bahwa absennya para Kades membuatnya kesulitan untuk memahami masalah yang terjadi di desa-desa mereka.
“Kalau tidak hadir, apa yang bisa kita tahu masalah di desa Anda?” ujarnya dengan nada kecewa. Ia pun menegaskan bahwa para Kades yang tidak hadir akan diminta untuk hadir pada rapat berikutnya dan akan diberikan sanksi sesuai mekanisme yang berlaku.
Demikian tanggapan dari Pj Bupati Polman yang berkomitmen untuk segera menuntaskan berbagai permasalahan yang ada demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
