Anreapi, SulbarTa.com – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Polewali Mandar, DR. drg. Hj. Sri Harni Patandianan, MARS, membuka Pertemuan Lini Lapangan Kecamatan Anreapi, Rabu (3/9/2025).
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mengatasi stunting dan mendorong kemandirian perempuan.
Meski jumlah anak stunting di Anreapi tergolong sedikit, Sri Harni menilai persoalan ini tidak boleh dianggap remeh. Ia mengajak tokoh masyarakat dan warga yang memiliki kemampuan lebih untuk berperan dalam gerakan orang tua asuh.
“Anak-anak stunting ini perlu kita jadikan anak asuh. Mereka butuh perhatian ekstra agar bisa tumbuh sehat dan cerdas,” ujarnya.
Menurutnya, Anreapi memiliki modal besar untuk mendukung upaya bersama melawan stunting. Selain pariwisatanya yang berkembang pesat, wilayah ini juga dikenal sebagai daerah agraris dengan tanah subur dan hasil pertanian yang melimpah.
“Harga kakao sedang tinggi, pertanian menguntungkan. Saatnya warga berbagi demi masa depan bangsa,” tegasnya.
Dalam arahannya, Sri Harni juga menyambut baik rencana Camat Anreapi yang mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat peraturan desa (perdes) terkait larangan pernikahan anak dan kewajiban melahirkan di fasilitas kesehatan.
“Pernikahan dini harus dicegah. Begitu juga melahirkan di rumah, karena bisa membahayakan keselamatan ibu dan bayi,” jelasnya.
Tak hanya soal stunting dan kesehatan, Sri Harni turut menekankan pentingnya kemandirian perempuan. Dengan potensi pariwisata yang terus tumbuh, ia menilai sektor ini dapat menjadi peluang emas bagi kaum perempuan untuk berdaya.
“Jangan sampai ada perempuan yang tidak bisa membayar cicilan karena ditinggalkan suami. Perempuan harus mandiri, percaya diri, dan mampu mengembangkan usaha sendiri,” ungkapnya.
Pesan ini sejalan dengan data nasional yang menunjukkan lebih dari 60% pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Di Polman sendiri, perempuan memegang peran besar dalam ekonomi rumah tangga, namun sering terkendala akses dan modal.
Selain itu, Sri Harni juga mendorong masyarakat untuk kembali memanfaatkan pangan lokal. “Tanamlah sayur di pekarangan, konsumsi makanan sehat dari hasil bumi sendiri. Jangan terlalu bergantung pada makanan instan,” pesannya.
Pertemuan tersebut dihadiri jajaran pemerintah kecamatan, kepala desa dan lurah, TP PKK, serta 34 peserta lini lapangan yang terdiri dari perangkat desa, bidan, kader KB, hingga petugas gizi. Kehadiran Sri Harni memberikan semangat baru sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan keluarga dan pengentasan stunting membutuhkan kerja sama pemerintah, tokoh masyarakat, dan seluruh warga.
