YOGYAKARTA,SulbarTa.com – Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Zubair, S.Ag, mendesak pemerintah segera membentuk Dewan Pendidikan Nasional sebagai amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Menurutnya, kehadiran lembaga tersebut penting untuk memastikan arah kebijakan pendidikan tidak terfragmentasi dan memiliki landasan yang kuat.
Seruan itu disampaikan Zubair dalam Rakornas IV Forum Dewan Pendidikan Indonesia (FDPI) yang digelar di Yogyakarta pada 7–9 Oktober 2025.
Ia menekankan bahwa anggaran bagi Dewan Pendidikan harus dijamin melalui APBN maupun APBD sebagai bentuk komitmen negara terhadap dunia pendidikan.
“Pendidikan tak boleh terus berjalan di atas ketimpangan kebijakan dan ketidakjelasan sumber anggaran. Negara harus hadir, bukan sekadar menjanjikan,” tegas Zubair.
Selain mendorong pembentukan Dewan Pendidikan Nasional, Zubair juga menyoroti urgensi penguatan kapasitas SDM guru di tengah perkembangan teknologi. Ia menekankan pentingnya kesiapan tenaga pendidik dalam memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) sebagai bagian dari proses pembelajaran.
“Guru harus naik kelas. Pendidikan tidak bisa lagi terjebak di masa lalu ketika dunia sudah bergerak dengan AI,” ujarnya.
Rakornas IV FDPI turut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya:
Pemerintah wajib menjamin alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan.
Peningkatan kesejahteraan guru PAUD dan non-formal agar setara dengan guru formal.
Zubair menutup dengan pernyataan tegas: “Jika pendidikan adalah jalan menuju kemajuan bangsa, maka Dewan Pendidikan Nasional harus segera diwujudkan. Tanpa itu, kita hanya berputar di lingkaran wacana.”
