POLMAN – SulbarTa.com – Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahri Fadly, menilai bahwa pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar membutuhkan perbaharuan. Menurutnya, jabatan yang diemban oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Camat, Lurah, dan Kepala Bidang (Kabid), sudah terlalu lama sehingga perlu adanya penyegaran untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Fahri menyatakan, jabatan yang diemban terlalu lama di suatu OPD dapat berdampak negatif terhadap kinerja. Hal ini disebabkan karena pejabat sudah terlalu familiar dengan seluk-beluk pekerjaan tersebut, yang dapat berujung pada kebiasaan yang kurang produktif. Oleh karena itu, penyegaran di tingkat pejabat sangat diperlukan.
Fahri berharap bahwa rotasi jabatan yang direncanakan oleh Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, dapat memilih pejabat yang tepat dan memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi daerah. Ia mengungkapkan, Kabupaten Polewali Mandar saat ini sedang menghadapi beberapa tantangan, sehingga dibutuhkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif.
“Semoga dengan adanya rotasi jabatan ini, baik untuk eselon II, eselon III, Kabid, Camat, dan Lurah, Bupati dapat menempatkan orang yang tepat untuk membawa Kabupaten Polewali Mandar menuju arah yang lebih baik,” ujar Ketua DPRD Polewali Mandar tersebut pada Selasa, 11 Maret 2025.
Selain itu, Fahri Fadly yang juga merupakan politisi Golkar, mengapresiasi langkah Bupati Samsul Mahmud yang mendorong Inspektorat untuk terus melakukan audit terhadap sejumlah OPD yang dinilai bermasalah. Menurutnya, audit ini sangat penting, mengingat adanya peningkatan hutang daerah dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 dan 2024, hutang daerah terus meningkat, bahkan pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp 60 milyar.
“Dengan kondisi keuangan daerah yang terus mengalami defisit, audit tidak hanya perlu dilakukan pada OPD tertentu, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh di setiap OPD, terutama di bagian keuangan. Ini harus menjadi perhatian khusus karena ada indikasi kejanggalan dalam pengelolaan anggaran,” ungkap Fahri.
Audit yang dilakukan oleh Inspektorat, yang berdasarkan arahan Bupati Polman, dianggap sebagai langkah positif untuk meningkatkan transparansi pemerintahan. Fahri juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan program kerja, yang merupakan kewajiban setiap OPD.
“Saya mendukung langkah audit ini sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan,” tegas Fahri.
Selain itu, Fahri mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak bermain-main dengan pengelolaan keuangan daerah. Ia menyarankan agar keuangan daerah yang terbatas digunakan dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan prioritas.
“Keuangan daerah saat ini sangat terbatas, jadi harus digunakan secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan prioritas. Jangan sampai ada penyalahgunaan yang justru memperburuk kondisi keuangan daerah,” tegasnya.
Fahri menambahkan, efisiensi anggaran merupakan langkah krusial di tengah kondisi defisit. Ia juga mengusulkan agar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang tidak terlalu penting dapat dialihkan ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar keuangan daerah bisa lebih stabil dan tidak semakin terpuruk.
