Mamuju – Sulbarta.Com – Komisi IV DPRD Sulbar menggelar Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan semua stakeholder terkait kesiap siagaan bencana di rumah aspirasi DPRD Sulbar, Senin (14/11/2022)
Dalam rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi IV, Danrem 142/Tatang, Kapolda, Basarnas, Biro hukum, Keuangan, BPBD Provinsi dan Kabupaten, Dinsos, Non-Governmental Organization (NGO)dan relawan bencana.
Wakil Ketua Komisi IV, Hatta Kainang mengatakan rapat tersebut membahas terkait kesiapan daerah dalam menangani bencana.
“Yang kita bahas tadi dalam rapat mengenai implementasi perda kebencanaan yang kita sepakati,” kata Hatta.
Jadi intinya dengan adanya perda ini tentu segara akan dibuatkan Standar Operasional Prosedur(SOP)kebencanaan melalui peraturan Gubernur.
Hatta juga menyebutkan dalam rapat itu juga membahas terkait evaluasi soal penganggaran BPBD di tiap kabupaten hemat kami masih sangat minim,dan kami minta keuangan pada saat asistensi anggaran 2023 untuk mencermati anggaran masing-masing BPBP kabupaten.
“Jangan sampai mereka hanya berharap pada BTT Provinsi atau anggaran BPBD. Setelah perda ini di nomor register oleh kementrian dalam negeri itu harus segera ada peraturan gubernur yang mengatur soal SOP kebencanaan.
“Jadi siapa kerja apa,bagaimana pola kerjanya itu semua di atur dalam SOP,” ungkapnya.
Ketika ditanya soal jumlah anggaran BPBD setiap Kabupaten Hatta Kainang mengatakan anggaran BPBD provinsi tahun 2023 mengalami kenaikan sedikit.
“Kalau di daerah paling tinggi itu Majene, hanya saja majene ini dana dari pusat yang banyak. Yang minim Polman. Mamuju termasuk Provinsi sangat rendah juga,” tukasnya.
