Polman, SulbarTa.Com– DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Hajjah Andi Depu sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Kunjungan ini menjadi ajang penilaian langsung terhadap kondisi fasilitas dan mutu layanan di rumah sakit rujukan terbesar di Sulawesi Barat itu.
Dalam sidak tersebut, DPRD Polman menyoroti langsung beberapa aspek pelayanan yang dianggap masih perlu perbaikan, termasuk kondisi ruang Unit Gawat Darurat (UGD), fasilitas toilet, serta kenyamanan ruang perawatan kelas III.
“Kami datang bukan hanya untuk melihat, tapi juga memastikan bahwa standar pelayanan kepada masyarakat benar-benar terpenuhi. RS ini bukan hanya milik Polman, tapi menjadi rujukan se-Sulbar, bahkan dari kabupaten tetangga seperti Mamasa dan Majene,” tegas Ketua DPRD Polman, Fahri Fadly, saat memimpin sidak.
Salah satu fokus utama DPRD adalah kondisi ruang perawatan kelas III, seperti Ruang Mawar, yang hingga kini masih menggunakan kipas angin sebagai pendingin. Legislator menilai, meskipun masuk kategori kelas III, aspek kenyamanan pasien tetap perlu diperhatikan sebagai bagian dari hak dasar dalam pelayanan kesehatan.
“Fasilitas seperti pendingin ruangan di kelas III seharusnya bukan jadi kemewahan, tetapi kebutuhan. Kita mendorong agar manajemen segera membenahi ini,” ujar Fahri.
Menanggapi kritik tersebut, Direktur RSUD Hj. Andi Depu, dr. Anita Umar, menjelaskan bahwa rencana pemasangan pendingin ruangan (AC) di ruang Mawar sudah masuk dalam tahap evaluasi sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan.
“Memang saat ini di ruang Mawar belum tersedia AC karena ini adalah kelas III. Tapi kami sedang menyusun penataan ulang ruangan dan pemasangan AC menjadi salah satu poin yang kami usulkan dalam peningkatan fasilitas,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa proses penataan ulang ruangan memerlukan waktu dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk legislatif.
DPRD Polman menegaskan bahwa sidak ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kontrol langsung terhadap tanggung jawab pemerintah dalam menjamin layanan kesehatan yang layak bagi warganya.
“RSUD Hj. Andi Depu adalah wajah pelayanan kesehatan di Sulbar. Kita tidak ingin masalah-masalah seperti toilet tidak layak atau kipas angin di ruang rawat menjadi kesan utama masyarakat. Harus ada perubahan nyata,” tutup Fahri.
