Mamasa.Sulbarta.com- Dua kubu massa yang bersebrangan yakni, Koalisi Rakyat Mamasa Bersatu ( KRMB) dan kubu yang mengatasnakan Poros tengah sama sama melakukan aksi unjuk rasa dalam kesempatan hari yang bersamaan dengan mengusung aspirasi yang berbeda hendak ke kantor DPRD Mamasa ,namun terhalang oleh petugas personil Polres Mamasa, 20/7/2022
Puluhan massa yang mengusung Poros tengah untuk demokrasi kabupaten Mamasa berunjuk rasa di kantor Bupati Mamasa .Namun ketika berlanjut ke kantor DPRD kabupaten Mamasa terhalang oleh Personil polres Mamasa.
Dalam tuntutannya yang di sampaikan oleh Kordinator lapangan ” Tamrin ” mendesak pemerintah kabupaten Mamasa untuk melaksanakan segalah amanah yang di berikan oleh rakyat pada pemilu 2018, dimana telah di putuskan oleh komisi pemilihan umum kabupaten Mamasa.
Ia menyampaikan bahwa pasangan Ramlan Badawi dan Marthinus Tiranda adalah hasil demokrasi yang mutlak,dari sebuah demokrasi yang konsitusional.
Mendesak DPRD kabupaten Mamasa untuk senantiasa menjaga keseimbangan dalam menjalankan amanah rakyat. Mengecam segala bentuk pergerakan yang sengaja mencederai hasil pemilu demokrasi 2018.
Mengecam tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan adat istiadat di kabupaten Mamasa . Kabupaten Mamasa adalah tempat dimana tutur kata yang santun adalah cermin dalamberdemokrasi .
“Hentikan mengatasnamakan demokrasi dengan kebencian” Ungkap Kordinator lapangan Tamrin.
Sementara KRMB yang merupakan gabungan kelompok masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di simpang lima kota Mamasa sebagai lanjutan aksi pada dua pekan lalu.
Hendak memanfaatkan momen dengan maksud bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , yang memiliki agenda untuk bertemu dengan DPRD kabupaten Mamasa.Namum tidak dapat juga melanjutkan long march ke kantor Dewan lantaran terhalang oleh Personil Polres Mamasa.
Tuntutan yang ingin disampaikan ialah pihaknya ingin memastikan dan sekaligus menuntut KPK RI untuk mengusut dugaan segalah bentuk tindakan korupsi yang ada di kabupaten Mamasa” sebut Kordinator Lapangan Yustianto ” di tribun lapangan Mamasa usai aksi.
“Bahwa keyakinan kami mengapa Mamasa hari ini tidak bisa maju maju dalam berbagai macam sektor itu di diakibatkan karena berbagai macam tidak pidana korupsi” tambahnya
Jadi pihaknya berharap,bahwa semoga KPK mendengarkan ini untuk membander berbagai macam dugaan korupsi yang disinyalir dilakukan oleh Pemda Mamasa.
“Dugaan kurupsi yang dimaksud yustianto ialah, masalah dugaan pelanggaran korupsi di PDAM , dugaan korupsi dengan dana klaim BPJS , dugaan korupsi bantuan atau belanja tak terduga yang dilakukan oleh Pemda , dugaan korupsi covid 19 beberapa tahun yang lalu” ungkap Yusti.
Demi menjaga keamanan dan ketertiban Kapolres Mamasa “AKBP Harry Andreas” kepada media menyampaikan bahwa ini ada dua aksi yang berbeda sehingga di lakukan penghalangan.
” kalau saya biarkan dua duanya pasti akan terjadi keributan ” ucap Kapolres
” Ini murni pertimbangan keamanan, kalau saya biarkan dua duanya tidak mungkin” tambahnya.
Meski pihaknya suda memberikan surat izin pemberitahuan,namun tetap melakukan pengamanan.
“Walaupun tetap kami melakukan pendekatan untuk tidak dilakukan aksi kepada kedua bela pihak tapi tetap melakukan aksi” jelas Andreas.
Sebelumnya rute ke kantor DPRD Mamasa tidak di diijinkan untuk akses kesana” tutupnya.
Marwan