POLMAN, SulbarTa.com – Pemangkasan anggaran infrastruktur nasional yang signifikan pada tahun 2025, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berimbas pada penundaan dan pembatalan sejumlah proyek infrastruktur penting. Beberapa proyek yang terdampak di antaranya adalah pengembangan jaringan irigasi serta pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Efisiensi anggaran infrastruktur yang diterapkan pada tahun 2025 diperkirakan dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi serapan tenaga kerja, dan menurunkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan ulang serta penyesuaian prioritas pembangunan menjadi sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dari kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
Pada media SulbarTa.com Bupati Polman, H. Samsul Mahmud, mengungkapkan bahwa daerah saat ini tengah menghadapi kesulitan anggaran akibat kebijakan efisiensi yang berlaku. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di daerah kini harus ditarik kembali ke pusat. Hal ini berpotensi menunda berbagai proyek pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kami akan segera berkomunikasi dengan pihak pemerintah pusat untuk menanyakan kelanjutan anggaran tersebut. Infrastruktur di daerah sangat vital, dan kami akan menyampaikan masalah ini kepada kementerian agar bisa ditemukan solusi terbaik,” ujar Bupati Samsul Mahmud dengan penuh harapan.
Selain itu, Bupati Samsul Mahmud juga memberikan tanggapan terkait beredarnya kabar viral mengenai warga Desa Ratte, Kecamatan Tutar, yang harus ditandu menuju pusat layanan kesehatan karena kurangnya akses kesehatan yang memadai. Bupati mengingatkan agar petugas kesehatan, khususnya bidan, lebih proaktif dalam memantau kondisi kesehatan masyarakat.
“Seharusnya bidan lebih proaktif dalam melakukan pemantauan. Selama ini, mereka harus melakukan kontrol dan pemantauan rutin terhadap kondisi kesehatan warga, jangan menunggu sampai ada situasi darurat baru mencari pertolongan,” tegas Bupati, saat ditemui pada Rabu, 5 Maret 2025.
Disisi lain, Bupati Samsul Mahmud memberikan apresiasi terhadap warga Desa Ratte yang telah berinisiatif terlibat dalam pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) secara swadaya. Menurutnya, masalah sosial dan pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
“Bagus sekali jika warga terlibat dalam pembangunan Pustu secara mandiri. Ini adalah contoh nyata bahwa masalah infrastruktur dan layanan kesehatan merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mencari solusi dan bantuan yang bisa diberikan dalam pembangunan tersebut,” tambahnya.
Dengan adanya efisiensi anggaran yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur serta perhatian terhadap masalah kesehatan masyarakat, Bupati berharap dapat segera menemukan solusi yang tepat guna mengatasi tantangan infrastruktur dan pelayanan kesehatan di Polman. Pemerintah daerah akan terus berupaya untuk mencari alternatif yang terbaik dalam menghadapi situasi ini, demi kesejahteraan masyarakat Polman. Adv
