MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulbar mendapat dana Transfer keuangan daerah sebesar Rp 1,549 Triliun.
Dana itu diterima pada Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Transfer ke daerah tahun 2023, oleh Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat yang digelar di Graha Sandeq kompleks Rujab Gubernur Kamis 15 Desember 2022.
Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan , perekonomian Sulbar mengalami perbaikan, itu tidak terlepas dari kontribusi seluruh pihak.
Namun hal itu, menurutnya belum menyelesaikan sejumlah persolan. Sehingga kehadiran APBN menjadi instrumen untuk melakukan stabilisasi perekonomian Sulbar.
“Sudah disampaikan betapa pentingnya instrumen APBN untuk pemulihan perekonomian,” kata Akmal Malik.
Apalagi terkait persoalan ketahana pangan, menurutnya program ketahanan pangan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh.
“Kuncinya itu ada di kolaborasi, tidak ada pilihan lain kita harus mengalokasikan anggaran kita secara bersama. Kenapa, karena itu persolan kita bersama,” ucap Dirjen Otda itu.
Akmal Malik juga mengatakan, Provinsi Sulbar saat ini terus mengalami perbaikan, itu terlihat dari beberapa pencapaian yang telah diraih. Salah satunya melalui indeks SPI dimana posisi Sulbar sebelumnya berada diposisi paling akhir, saat ini sudah berada di urutan 20.
Selain itu terkait realisasi anggaran OPD yang masih rendah, Ia menyampaikan bahwa dirinya akan segera melakukan rapat koordinasi untuk memastikan apa yang menyebabkan hal itu terjadi.
“10 OPD terbawah akan saya panggil untuk mengetahui apa penyebab, bagi yang tidak bisa memberikan argumentasi yang jelas saya akan berikan punishmen,” kata Akmal Malik.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat M Syaebani menyampaikan, bahwa secara keseluruhan perekonomian Sulbar mengalami pertumbuhan.
Meskipun di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, seperti pandemi dan gempa yang terjadi Sulbar membuat perekonomian memburuk.
“Perekonomian Sulawesi Barat saat ini dalam tren positif yang pada triwulan III 2022
mencapai pertumbuhan sebesar 3,39% (yoy),” kata Syaebani.
Namun pertumbuhan yang diraih ini masih di bawah pertumbuhan nasional yang pada triwulan III 2022 sebesar 5,72% (yoy).
Ia berharap, dari tren positif itu Pemerintah mengharapkan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Alokasi TKD di tahun
2023 dapat ditindaklanjuti sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun, dan
masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal. (rls)
