Mamuju,SulbarTa.com- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 13 Maret 2025.
Mengusung tema “Sinergi Penguatan Perekonomian melalui Ketahanan Pangan untuk Sulbar yang Maju dan Sejahtera,” kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, didampingi oleh Plh. Sekprov Sulbar, Herdin Ismail.
Turut hadir dalam acara ini, Ketua DPRD Sulbar Amalia Aras, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Bupati Mamasa Welem Sambolangi, Wakil Bupati Mamuju Tengah Askary, Sekda Pasangkayu, serta perwakilan Pemkab Majene dan Polman. Selain itu, Unsur Forkopimda Sulbar dan TPID Kabupaten se-Sulbar juga hadir.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menekankan bahwa inflasi memiliki dua sisi yang harus dikelola dengan bijak.
“Jika kita terlalu ketat mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Namun, jika tidak dikontrol, daya beli masyarakat bisa terganggu,” ujarnya.
Menurutnya, pasar memiliki hukum sendiri yang tidak bisa diintervensi secara langsung, kecuali pemerintah mampu menguasai pasokan komoditas strategis. Oleh karena itu, sinergi antar-instansi menjadi kunci utama dalam mengendalikan inflasi, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi pangan.
“Saya minta Dinas PU siaga dalam menjaga jalur distribusi. Jangan sampai ada longsor yang menghambat suplai bahan pangan. Jika distribusi terhambat, harga bisa naik dan inflasi meningkat,” tegasnya.
Gubernur Sulbar juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap potensi permainan harga oleh pihak tertentu yang menguasai stok komoditas.
“Kehadiran Kapolda, Kajati, dan Danrem sangat penting agar tidak ada yang bermain harga demi keuntungan pribadi,” tambahnya.
Mengenai ketersediaan pangan, Gubernur mengungkapkan bahwa Sulbar memiliki stok beras yang cukup, dengan produksi yang stabil di beberapa daerah.
“Polman sebagai lumbung pangan sudah panen, Mamuju juga. Harga gabah saat ini sekitar Rp7.000/kg, harga di penggilingan Rp12.200/kg, dan harga pasar stabil di kisaran Rp13.000/kg. Ini lebih rendah dibandingkan daerah lain yang mencapai Rp14.000 – 15.000/kg,” paparnya.
Namun, beberapa komoditas seperti bawang, cabai, dan telur masih mengalami defisit. Oleh karena itu, Pemprov Sulbar dan Pemkab diharapkan mengalokasikan anggaran untuk mendukung produksi lokal.
“Saya juga mengajak kita semua untuk mendukung sektor pertanian, termasuk mengalokasikan subsidi bagi peternak ayam petelur jika terjadi defisit telur, dan memperluas lahan untuk bawang dan cabai,” ujar Suhardi Duka. Bahkan, jika perlu, Pemprov Sulbar mengajak TNI untuk bersama-sama menanam.
Selain itu, Gubernur juga menyinggung dampak ketegangan ekonomi global, terutama persaingan tarif antara Amerika Serikat dan China, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Jika kondisi ini berlanjut, target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen bisa terhambat. Namun, Sulbar cukup beruntung karena 46 persen ekonominya ditopang oleh sektor pertanian, berbeda dengan daerah lain yang bergantung pada industri dan manufaktur,” jelasnya.
Meskipun pertumbuhan ekonomi Sulbar masih di kisaran 4-5 persen, Suhardi Duka memastikan bahwa stabilitas dapat terjaga berkat ketahanan pangan yang dimiliki. “Kita tidak akan kekurangan pangan karena produksi kita mencukupi,” tegasnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa Pemprov Sulbar akan terus mendorong sektor pertanian sebagai penopang utama ekonomi daerah, termasuk pengembangan komoditas unggulan seperti kakao.
Sinergi untuk Ketahanan Pangan yang Kuat
Diskusi ini juga merupakan bagian dari instruksi Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan inflasi terkendali di Sulbar dan seluruh Indonesia.
“Mari kita bersinergi untuk mencapai ketahanan pangan yang kuat,” pungkasnya.
Adv
