Polman,SulbarTa.com — Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, Rabu (28/1/2026). Aksi tersebut menyoroti kinerja anggota DPRD Polman yang dinilai lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Dalam aksi itu, massa membentangkan baliho di gerbang Kantor DPRD Polman dengan tuntutan agar tri fungsi DPRD, khususnya fungsi pengawasan, dikembalikan dan dijalankan secara maksimal. Sebelum masuk ke pelataran kantor DPRD, massa aksi sempat berkumpul dan berorasi di pinggir Jalan Andi Depu, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali.
Selama aksi berlangsung, sejumlah personel kepolisian tampak mengatur arus lalu lintas guna menjaga ketertiban dan kelancaran aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
Setelah beberapa menit berorasi, massa aksi akhirnya diterima langsung oleh Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.
Jenderal Lapangan aksi, Ikbal Yahya, dalam orasinya menyampaikan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap lemahnya pengawasan DPRD Polman terhadap berbagai persoalan daerah.
“Salah satunya adalah pengawasan terhadap aset daerah, termasuk toko ritel modern yang kemarin sempat dikunjungi,” ujar Ikbal.
Ia menegaskan, terdapat sejumlah persoalan krusial yang seharusnya dapat segera dituntaskan DPRD, terutama terkait pengelolaan aset daerah. Menurutnya, sekitar 20 aset daerah berupa kendaraan hingga kini masih dikuasai dan digunakan oleh pihak yang tidak berwenang.
“Fungsi DPRD untuk mengawasi aset daerah kami nilai masih lemah,” tegasnya.
Selain persoalan aset, Ikbal juga menyoroti lemahnya pengawasan DPRD terhadap izin pertambangan, pendirian toko ritel modern, serta pengembang perumahan yang dinilai tidak membangun ruang terbuka hijau (RTH) sesuai ketentuan.
Tak hanya itu, ia juga mendesak DPRD Polman agar lebih serius mengawasi persoalan pengelolaan sampah yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat.
“Itu yang seharusnya diawasi oleh anggota dewan, agar mereka kembali menjalankan fungsinya,” tambah Ikbal.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly, menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah aset daerah yang belum tertib secara administrasi karena data yang belum lengkap.
Ia mengaku telah meminta instansi terkait untuk segera menyerahkan data lengkap mengenai aset daerah yang saat ini dikuasai pihak berwenang.
“Setelah data aset daerah kami terima secara lengkap, baru akan dilakukan penertiban,” kata Fahry.
Terkait pengawasan toko ritel modern, Fahry menyebut DPRD Polman telah melakukan kunjungan lapangan ke Kecamatan Wonomulyo. Dari hasil kunjungan tersebut, DPRD berencana memanggil pihak penanggung jawab toko ritel modern untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.
“Saya kira kami di DPRD sudah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dan akan terus melakukan pengawasan,” pungkas Fahry.
