POLMAN // SulbarTa.com — Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan fiskal daerah. Kebijakan ini menuntut pemerintah pusat dan daerah melakukan penyesuaian belanja guna mengarahkan anggaran pada program prioritas nasional.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Jufri Mahmud, menegaskan pentingnya langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal daerah tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. Menurutnya, efisiensi anggaran harus diimbangi dengan penguatan kemandirian fiskal daerah. 
“Efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai pelemahan pembangunan daerah. Justru ini menjadi momentum untuk membenahi pengelolaan fiskal, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah hingga profesionalisme pengelolaan keuangan,” ujar Jufri Mahmud.
Jufri menyoroti masih rendahnya kontribusi PAD, lemahnya tata kelola keuangan, serta pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai persoalan utama yang harus segera direspons. Ia menegaskan bahwa instrumen fiskal tersebut harus dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel agar daerah tetap memiliki ruang fiskal yang memadai.
Sebagai Anggota DPD RI, Jufri Mahmud mengaku telah menyusun sejumlah formulasi kebijakan berbasis potensi daerah di Sulawesi Barat. Formulasi tersebut diarahkan untuk mendorong kemandirian fiskal serta menjaga stabilitas ekonomi lokal melalui pengelolaan APBD yang tepat sasaran.
“Kami mendorong agar daerah mampu menggali potensi ekonominya sendiri. APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jufri menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar setiap kebijakan dan program pembangunan sejalan dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional dan daerah.
“Sinergi pusat dan daerah adalah kunci. Program yang dijalankan harus berbasis kebutuhan daerah, karena keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh keterlibatan semua unsur,” katanya.
Gagasan tersebut disampaikan Jufri Mahmud dalam forum Advance Training (LK III) Nasional Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Kehadirannya di forum kaderisasi tingkat nasional itu menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran kritis dan diskursus intelektual di kalangan mahasiswa.
“Saya berharap kader HMI dapat menjadi pressure group yang konstruktif, ikut mengawal kebijakan fiskal, serta membangkitkan semangat keumatan dan kebangsaan,” pungkas Jufri.
