Mamuju, SulbarTa.Com – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Barat, melalui Bidang Lingkungan Hidup, melayangkan kecaman keras terhadap pernyataan yang disampaikan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Mamuju dalam agenda sosialisasi yang berlangsung di Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Rabu (18/6/2025).
Menurut BADKO HMI Sulbar, pernyataan BWS dalam kegiatan tersebut dianggap provokatif dan manipulatif, terutama di tengah meningkatnya penolakan masyarakat terhadap rencana penambangan pasir di wilayah tersebut.
“Kami menilai pernyataan BWS Sulawesi V adalah pembohongan publik yang terstruktur dan penuh kepentingan. Ini adalah provokasi murahan yang memecah kepercayaan masyarakat dan merusak nilai-nilai transparansi yang seharusnya dijaga oleh pejabat negara,” tegas Muh. Arif, Kepala Bidang Lingkungan Hidup BADKO HMI Sulbar.
BADKO HMI Sulbar menuntut agar Kepala BWS Sulawesi V Mamuju segera dicopot dari jabatannya serta diproses secara hukum atas dugaan penyebaran informasi yang tidak benar. Arif menegaskan bahwa pejabat negara tidak boleh bermain opini di tengah konflik kepentingan antara proyek tambang dan perlindungan lingkungan.
“Jika pemerintah dan penegak hukum tidak segera bertindak, kami siap mengambil langkah konstitusional dan turun ke lapangan menuntut pertanggungjawaban. Saat ini kami sedang menyusun laporan resmi ke Polda Sulbar,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, BADKO HMI Sulbar juga menyoroti proyek Bendung dan Irigasi Tommo yang menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah namun dinilai tidak membawa dampak nyata bagi masyarakat.
“Proyek ini hanya mengurus anggaran, bukan fungsi. Ini bentuk pemborosan uang rakyat melalui proyek siluman. Sampai hari ini petani masih kekurangan air, sementara irigasi mati total,” tegas Arif.
Mereka juga berencana mendorong lembaga audit negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Sebagai bagian dari gerakan civil society, BADKO HMI Sulbar menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu keadilan ekologis dan tata kelola sumber daya publik. Mereka memberi waktu kepada instansi terkait untuk memberikan tanggapan atas berbagai dugaan pelanggaran.
“Jika tidak ada langkah korektif, BADKO HMI Sulbar siap menggerakkan kekuatan pemuda dan mahasiswa untuk melawan segala bentuk ketidakadilan yang dibungkus atas nama pembangunan. Ini bukan soal proyek, ini soal harga diri rakyat,” tutup Muh. Arif.
