Mamuju-SulbarTa.com — Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menegaskan komitmennya dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Anggota Komite IV DPD RI, Senator Jupri Mahmud, bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat, Senin, 15 Desember 2025.
Rapat yang berlangsung di Aula Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat itu menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara lembaga legislatif pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan APBD, pemanfaatan dana transfer pusat ke daerah, serta penguatan pengawasan tata kelola keuangan daerah.
Selain Senator Jupri Mahmud, pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris BPKPD Provinsi Sulawesi Barat Fahri Yusuf, Kepala Subbidang Bina Kabupaten Amir Hamzah, serta jajaran Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam arahannya, Senator Jupri Mahmud menegaskan bahwa Komite IV DPD RI memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang intensif agar kebijakan fiskal benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan APBD dan dana transfer harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Komite IV DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan keuangan daerah agar sejalan dengan kepentingan rakyat dan pembangunan daerah,” tegas Jupri Mahmud.
Sementara itu, Sekretaris BPKPD Sulawesi Barat Fahri Yusuf menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan DPD RI dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Sinergi dengan Komite IV DPD RI sangat strategis, terutama dalam pengelolaan APBD, pemanfaatan dana transfer, serta penguatan pengawasan tata kelola keuangan daerah. Dukungan DPD RI menjadi dorongan penting bagi kami untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,” ujar Fahri.
Terpisah, Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat Mohammad Ali Chandra menegaskan bahwa koordinasi ini merupakan langkah konkret Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab.
“Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat,” ungkap Ali Chandra.
Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara Komite IV DPD RI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Rls)
