POLEWALI MANDAR,SulbarTa.com — Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Fahry Fadly, menyatakan kesiapan DPRD untuk memfasilitasi perwakilan guru madrasah melakukan audiensi ke Kementerian Agama dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) di Jakarta. Audiensi tersebut bertujuan memperjuangkan kejelasan nasib guru honorer madrasah.
Pernyataan itu disampaikan Fahry saat menerima aspirasi ratusan guru honorer madrasah se-Kabupaten Polman. Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, Wakil Ketua II DPRD, anggota Komisi I dan Komisi IV DPRD, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Polman, Rabu (11/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut disepakati tiga orang perwakilan guru akan diberangkatkan ke Jakarta setelah jadwal audiensi dari pihak kementerian ditetapkan.
“Insya Allah, saya siap memfasilitasi. Kita tinggal menunggu jadwal resmi dari Kementerian Agama maupun Menpan RB,” ujar Fahry.
Ia menegaskan komitmennya untuk menepati janji yang sebelumnya telah disampaikan saat aksi guru madrasah beberapa waktu lalu. Fahry juga meminta seluruh pihak bersabar menunggu kepastian jadwal agar keberangkatan dapat menyesuaikan agenda kementerian terkait.
Sementara itu, Kepala Kemenag Polman, Imran, menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi guru madrasah. Ia mengungkapkan bahwa jumlah guru madrasah swasta di Polman lebih banyak dibandingkan guru negeri, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan mereka menjadi hal yang mendesak.
“Seluruh aspirasi guru telah kami sampaikan kepada Kepala Kanwil Kemenag Sulbar. Beliau setuju untuk segera menindaklanjuti agar guru madrasah mendapatkan kejelasan nasib dan kesetaraan kesejahteraan,” kata Imran.
Meski persoalan tersebut secara regulasi bukan kewenangan langsung pemerintah daerah maupun DPRD, Ketua DPRD menegaskan bahwa lembaganya tetap berkewajiban menerima dan meneruskan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat sebagai bagian dari fungsi representatif DPRD.
Pertemuan berlangsung kondusif dan ditutup dengan kesepahaman untuk menunggu kepastian jadwal audiensi dari kementerian terkait.
