Mamuju-SulbarTa.com – Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo) Pemprov Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan komitmennya dalam mendorong modernisasi pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. Sebagai bagian dari Tim Perumus dan Pengelola TPP Pemprov, ia memastikan Kominfo siap mengambil peran strategis.
Modernisasi TPP ini merupakan bagian dari misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efektif.
Ridwan menjelaskan bahwa selain Kominfo, tim perumus TPP terdiri dari BKD, Biro Organisasi, BPKPD, Bapperida, Biro Hukum, dan Inspektorat. Seluruh unsur ini harus bekerja selaras agar sistem TPP berbasis digital dapat diterapkan secara optimal.
“Dinas Kominfo Sulbar telah menyusun langkah-langkah strategis untuk memastikan modernisasi pengelolaan TPP berjalan terarah. Ini mencakup penguatan infrastruktur digital dan integrasi data,” jelas Ridwan.
Ia menekankan bahwa digitalisasi pengelolaan TPP membutuhkan sinergi antar-OPD. Validitas data—mulai dari presensi, beban kerja, hingga capaian kinerja—menjadi faktor penentu agar aplikasi TPP 2026 menghasilkan penilaian yang adil dan objektif.
Menurutnya, penerapan sistem digital TPP akan memberikan banyak manfaat, antara lain mengurangi potensi kesalahan manual, mempercepat proses verifikasi, serta memperjelas evaluasi kinerja ASN.
Lebih jauh, Ridwan menyebut bahwa digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja. Dengan sistem yang transparan dan terukur, aparatur didorong untuk lebih disiplin, produktif, dan fokus pada pelayanan publik.
“Digitalisasi TPP dapat memperbaiki budaya kerja menuju birokrasi yang lebih profesional dan berintegritas,” tutup Ridwan. Adv
