Polewali Mandar /SulbarTa.com – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terus mendorong modernisasi tata kelola pemerintahan dengan mengikuti Zoom Meeting bertajuk “Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Tingkat Nasional” pada Kamis, 4 Desember 2025, di Kantor Bupati Polewali Mandar.
Hasil pemetaan nasional menetapkan Polewali Mandar sebagai satu dari 32 kabupaten/kota di Indonesia yang terpilih sebagai wilayah percontohan (piloting) program digitalisasi bantuan sosial (Bansos) yang akan diimplementasikan penuh pada tahun 2026.
Bupati Polman H. Samsul Mahmud memimpin langsung partisipasi jajaran Pemkab dalam kegiatan penting tersebut. Beliau didampingi para pejabat lintas sektor yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program Bansos, yaitu:
Kepala Dinas Sosial – Azwar Jazin
Kepala Dinas Dukcapil – Astuty
Kepala Dinas Kominfo SP – Aco Musaddad HM
Kepala BPS Polman – Achmad Nasir
Kehadiran seluruh unsur ini menegaskan komitmen Pemkab Polman dalam memastikan kesiapan infrastruktur digital serta integrasi data untuk menyukseskan program nasional ini.
Sosialisasi menampilkan pemaparan dari sejumlah pejabat tinggi negara yang memberikan gambaran komprehensif terkait arah kebijakan digitalisasi Bansos, di antaranya:
Menteri Dalam Negeri – Tito Karnavian
Kepala Percepatan Transformasi Digital & Dewan Ekonomi Nasional – Ruhut Binsar Pandjaitan
Menteri PANRB – Rini Widiyanti
Kepala Bappenas – Prof. Rahmat Pambudy
Sekjen Kemensos – Robben Rico
Dirjen Teknologi Pemerintahan Digital – Mira Tayyiba
Kepala BPS Pusat – Amalia Adininggar Widyasanti
Bupati Banyuwangi – Ipuk Fiestiandani (berbagi praktik baik)
Bupati Polman, H. Samsul Mahmud, mengutip arahan penting Mendagri Tito Karnavian:
“Digitalisasi Bansos adalah kunci menuju kesejahteraan yang lebih adil dan tepat sasaran. Keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen dan akurasi data dari Pemerintah Daerah.”
Program Piloting Digitalisasi Bansos diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan klasik dalam penyaluran bantuan sosial, seperti:
Tumpang tindih data penerima
Ketidaktepatan sasaran
Lambatnya proses administrasi
Minimnya transparansi
Dengan transformasi digital, proses penyaluran bantuan ditargetkan menjadi lebih transparan, akuntabel, efisien, dan tepat sasaran.
Dipilihnya Polewali Mandar sebagai daerah piloting menjadi momentum besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat kurang mampu. Pemkab Polman akan memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempersiapkan seluruh aspek teknis dan administratif menjelang implementasi penuh pada 2026.
