Mamuju // SulbarTa.com –Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo SP) mengikuti Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Tingkat Nasional yang digelar secara daring. Kegiatan ini melibatkan pimpinan kementerian/lembaga strategis, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri PPN/Bappenas, Menteri PANRB, Kepala BPS, serta Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Sosialisasi tersebut menjadi langkah awal percepatan transformasi tata kelola bantuan sosial secara terintegrasi di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi juga upaya memperkuat akurasi data, efektivitas penyaluran, serta transparansi kebijakan penanganan kemiskinan.
Dalam agenda tersebut, pemerintah pusat memaparkan arah kebijakan makro digitalisasi bansos tahun 2026, mencakup kesiapan teknis, integrasi lintas instansi, penyempurnaan data kesejahteraan, hingga standardisasi proses penyaluran berbasis digital.
Kemendagri secara resmi menetapkan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) sebagai lokus piloting digitalisasi bansos tahun 2026 untuk wilayah Sulawesi Barat. Penunjukan ini merupakan perluasan program setelah keberhasilan piloting sebelumnya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang kini menjadi model nasional pengelolaan bansos terintegrasi.
“Penetapan Polman sebagai lokasi percontohan menjadikan Sulbar masuk dalam klaster provinsi yang akan mengimplementasikan sistem digital bansos lebih awal dibandingkan daerah lain,” ujar Plt. Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, Sabtu, 6 Desember 2025.
Diskominfo Sulbar dalam laporannya kepada Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Wakil Gubernur Salim S Mengga, dan Sekretaris Daerah Junda Maulana menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti arahan lintas kementerian. Pemprov akan segera melakukan koordinasi internal, pemetaan kesiapan infrastruktur digital, serta integrasi data lintas OPD yang berhubungan dengan penanganan bantuan sosial.
Proses digitalisasi ini mencakup sinkronisasi data BPS, DTKS, data integrasi kesejahteraan nasional, serta sistem layanan pemerintahan daerah. Dengan langkah ini, pemerintah berharap penyaluran bansos ke depan lebih tepat sasaran, meminimalkan duplikasi data, serta meningkatkan efisiensi.
“Transformasi digital bansos merupakan bagian dari agenda besar digitalisasi layanan publik Indonesia. Kementerian dan lembaga menegaskan pentingnya kesiapan SDM, teknologi, data, serta koordinasi lintas sektor di daerah,” tambah Ridwan.
Dengan ditunjuknya Polman sebagai lokasi piloting, Sulawesi Barat memiliki peluang menjadi provinsi percontohan penerapan bansos digital di kawasan timur Indonesia. Pemprov Sulbar melalui Dinas Kominfo menyatakan siap mendukung penuh implementasi program ini sebagai langkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
