POLMAN ~DULBARTA.com – DPRD Kabupaten Polman laksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kades, aparat Desa dan Badan Pengawas Desa (BPD) se Kabupaten Polewali Mandar desak pemerintah Kabupaten Polewali Mandar membayar Alokasi Dana Desa (ADD) 2023 Rp. 9 miliar yang belum dibayarkan oleh BKAD Polman. Senin 01/04/2023.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin, didampingi sejumlah anggota Komisi I DPRD Polman Rahmat Ichwan Bahtiar, Jasman, Sukarni dan Ilham Jalil. RDP dihadiri oleh Plh Sekkab Polman Agusniah Hasan Sulur, Kepala BPKAD Polman Muh Nawir, Kepala Dinas PMD Andi Nursami Masdar, para Kades, BPD dan perwakilan aparat Desa.
Dalam rapat tersebut para Kepala Desa, BPD dan Aparat mendesak Pemkab Polman membayarkan Siltap mereka sebesar Rp. 9 milyar untuk 144 Desa di bulan Desember 2023 yang belum dibayarkan Pemkab Polman. Kepala Desa Beroangin Anto menyampaikan, kehadiran mereka membawa jaritan hati 1800 orang mulai dari Kades, staf desa dan BPD. Karena sebentar lagi kita merayakan Idul Fitri.
“kita terancam tidak bisa membayar zakat fitrah jika dana tidak dibayarkan,” ujar Kades Beroangin Anto saat RDP di ruang aspirasi DPRD Polman.
BPD Desa Puccadi Abd Samad menilai Pemkab Polman sudah melanggar karena seharusnya anggaran yang ditetapkan untuk 2023 itu selesai dibayarkan di tahun 2023.
Ketua Apdesi Haidir Djalil menyampaikan anggaran Siltap yang tertinggal kami pengurus sejak awal tahun kami sudah komunikasi agar yang tertinggal itu bisa segera dibayarkan dan jawabannya saat itu akan dibayarkan Maret.
“pada bulan Februari lalu Kaban saat itu sudah berjanji akan melakukan pembayaran dan perlu dipahami kondisi keuangan tidak sedang baik-baik saja sehingga perlu dipahami karena PAD minim,” ujar Ketua Apdesi Polman Haidir Djalil.
Dari Kami Apdesi sudah berupaya dengan keras agar pencairan dana Siltap ini dapat dipercepat.
Sementara itu, Plh Sekda Polman Agusniah Hasan Sulur menyampaikan, persoalan ini bukan hanya Polman tapi hampir seluruh Indonesia mengalami. Baru-baru ini kami di monitoring Kemendagri terkait dengan Siltap yang tidak dibayarkan dan seluruh Daerah diminta memaparkan masalahnya dan monitoring realisasi gaji perangkat Desa.
“hasilnya dalam pekan ini harus kami laporkan ke Kemendagri dan ini adalah indikator Kinerja jika tidak bisa diselesaikan dan kamis kami akan dimintai penjelasan penyelesaiannya,” jelas Agusniah Hasan Sulur.
Hal ini tidak bisa kami hindari karena inilah kondisi keuangan kita, tetapi kami sudah melakukan langkah-langkah dan bukan hanya ADD yang mengalami kendala.
Dana yang bisa kita alokasikan adalah dana bagi hasil dari Pemprov dan Insya Allah sebelum lebaran kita selesaikan.
Ditempat yang sama, Kepala BPKAD Polman Muh Nawir menyampaikan, kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja dan sebagai pejabat yang baru dilantik tidak banyak tahu proses keuangan 2023.
“untuk Siltap 2023 ini kami janji akan bayar menggunakan DBH dari Provinsi sebanyak Rp. 5 miliar, kami upayakan akan dibayarkan sebelum lebaran dan sisanya akan menyusul,” jelas Kepala BKAD Polman Muh Nawir.
Dalam kesempatan tersebut ia juga meminta agar Kades segera memasukkan laporan pertanggung jawaban dan permohonan pencairan dana desa karena KPPN Majene dimana hanya Polman yang masih sangat sedikit yang memasukkan usulan pencairan yakni kurang dari 10 Desa.
Kepala Dinas PMD Polman Andi Nursami Masdar menyampaikan seyogyanya empat Kades ini melaporkan dulu ke kami untuk mengetahui proses apa yang sudah kami lakukan tetapi mungkin karena Kades ini rindu ke DPRD sehingga langsung melapor ke DPRD.
Dalam kesempatan tersebut Andi Nursami Masdar meminta agar para Kades segera menyampaikan laporan pertanggungjawabannya karena saat ini belum 50 persen yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan nya.
“yang melakukan potongan APBDes nya baru delapan Desa yang masuk dan KPPN sudah menegur kita,” jelas Andi Nursami Masdar.
