Mamuju-SulbarTa.com – DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) terus mendorong penguatan sinkronisasi perencanaan pembangunan saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, Rabu (22/4/2026).
Rombongan DPRD Polman yang dipimpin Ketua DPRD bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ diterima langsung oleh Sekretaris Bapperida Sulbar, Suhamta, didampingi jajaran kepala bidang. 
Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah DPRD Polman untuk memastikan arah kebijakan dan program pembangunan daerah tetap selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi, sekaligus mengevaluasi capaian pembangunan tahun sebelumnya.
Sekretaris Bapperida Sulbar, Suhamta, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ tidak hanya sebatas evaluasi laporan, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat kualitas perencanaan ke depan.
“Forum seperti ini penting untuk memastikan program yang dijalankan di daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan provinsi,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, DPRD Polman juga menggali berbagai masukan terkait capaian pembangunan dan tantangan yang dihadapi daerah. Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, menyampaikan bahwa capaian pembangunan provinsi merupakan hasil akumulasi kinerja seluruh kabupaten.
“Keberhasilan di tingkat provinsi tidak berdiri sendiri. Itu merupakan hasil kerja bersama, termasuk kontribusi dari Polewali Mandar,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang dinilai melampaui target. Namun, ia menekankan perlunya perhatian serius terhadap efektivitas bantuan sosial dalam menekan angka kemiskinan.
Menurutnya, tantangan utama terletak pada sinkronisasi data, khususnya antara proses verifikasi dan validasi data BNBA di daerah dengan jadwal survei nasional Badan Pusat Statistik (BPS).
“Ketidaksinkronan waktu sering membuat dampak bantuan sosial tidak sepenuhnya tercermin dalam data statistik. Ke depan, intervensi harus tepat momentum, terutama mengikuti periode survei BPS pada Maret dan September,” ungkapnya.
Selain itu, Bapperida Sulbar turut memperkenalkan Indeks Modal Manusia (IMM) yang mulai diterapkan dalam dokumen RPJMD provinsi. Indikator ini merupakan pengembangan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan cakupan yang lebih luas, termasuk aspek penanganan stunting sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia jangka panjang.
Dari sisi DPRD Polman, pembahasan juga menyoroti pentingnya optimalisasi anggaran daerah. Hal ini mencakup pemanfaatan APBD Perubahan 2026 serta penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk memperkuat program di sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa strategi penggunaan anggaran di masa transisi perencanaan menjadi faktor penting dalam menjaga capaian pembangunan.
“Pemanfaatan anggaran harus benar-benar strategis dan tepat sasaran, terutama di masa transisi, guna mempercepat pencapaian target makro yang telah disepakati bersama,” tegasnya.
Kunjungan kerja DPRD Polman ini ditutup dengan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk terus memperkuat komunikasi serta sinkronisasi kebijakan, sehingga program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat. Adv
