Majene, SulbarTa.Com– Sulawesi Barat kini menjadi daerah yang rawan peredaran rokok ilegal akibat lemahnya penegakan hukum. Kesatuan Pemuda dan Kerakyatan (KPK) memberikan ultimatum keras kepada Kapolda Sulawesi Barat untuk segera memperketat pengawasan dan menindak tegas peredaran rokok ilegal. KPK mengancam akan mencopot Kapolda dan Kapolres yang gagal bertindak sesuai dengan tugasnya.
Pernyataan keras tersebut disampaikan oleh Presiden KPK, Muhammad Asraf, pada Kamis, 6 Maret 2025.
Asraf menegaskan bahwa tidak ada lagi alasan bagi Kapolda Sulawesi Barat untuk membiarkan peredaran rokok ilegal yang semakin meluas.
Ia menegaskan, “Kami tidak butuh janji, kami butuh tindakan nyata! Jika Kapolda Sulbar tidak segera bertindak dan membiarkan Kapolres-Kapolres di bawahnya berleha-leha, maka ini bukan sekadar kelalaian, tetapi sudah jelas-jelas pengkhianatan terhadap hukum dan negara! Kapolda harus bersikap, atau dia juga bagian dari masalah ini!”
Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan KPK, rokok ilegal seperti Rocker Bolt, Konser, Road Race, Felox, Djati, dan MBS terus beredar bebas di berbagai wilayah Sulawesi Barat, termasuk Majene, Polewali Mandar, Mamuju, hingga Pasangkayu.
KPK mengkritik keras tidak adanya pengawasan yang signifikan, tidak ada penyitaan besar-besaran, serta kurangnya tindakan tegas dari aparat kepolisian maupun Bea Cukai.
Asraf menambahkan, “Ini bukan lagi dugaan, ini adalah fakta! Rokok ilegal beredar terang-terangan tanpa ada satu pun tindakan tegas dari aparat! Kalau Kapolres di Sulbar tidak bisa bertindak, maka mereka harus segera dicopot! Jangan jadi beban negara jika tidak mampu menjalankan tugas!”
KPK juga menegaskan bahwa setiap Kapolres di Sulawesi Barat harus bertanggung jawab penuh terhadap pengamanan wilayahnya. Jika peredaran rokok ilegal terus terjadi, maka itu menjadi bukti bahwa Kapolres gagal menjalankan tugas dengan baik.
“Kapolda Sulbar jangan hanya diam dan menonton! Jika tidak ada pembersihan di jajaran kepolisian Sulbar, maka jelas bahwa ada permainan di dalamnya! Tidak ada tempat bagi Kapolres yang lemah dan tidak berani menindak kejahatan ekonomi seperti ini!” tegas Asraf.
KPK memberikan peringatan keras bahwa jika dalam waktu dekat Kapolda Sulbar tidak mengambil tindakan tegas, mereka akan melakukan aksi lanjutan untuk memastikan bahwa kepolisian tidak dapat menghindar dari tanggung jawabnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kapolda Sulbar belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan tersebut.
