POLMAN, SulbarTa.com — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar memfasilitasi aspirasi mahasiswa terkait isu pendidikan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Polman, Jumat (8/5/2026).
RDP tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Polman Agus Pranoto bersama Ketua DPRD Polman Fahri Fadly. Turut hadir sejumlah anggota Komisi IV, Sekretaris Daerah (Sekda) Polman Nursaid Mustafa, Asisten I Andi Mahadiana Jabbar, Sekretaris Dinas Pendidikan Abd Haris, Kepala Bidang Mutu Sabiq Sayyad, Ketua KAMMI Mandar Raya Rifai, Ketua GMNI Mubarak, serta perwakilan mahasiswa lainnya.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan pendidikan, mulai dari alokasi anggaran pendidikan hingga sulitnya akses pendidikan di daerah terpencil seperti Kecamatan Tutar dan wilayah Lenggo.
Ketua KAMMI Mandar Raya, Rifai, menegaskan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang harus tetap difokuskan untuk sektor pendidikan.
Menurutnya, anggaran pendidikan tidak seharusnya dialihkan untuk program lain, termasuk program MBG. Selain itu, mahasiswa juga meminta DPRD Polman memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait penolakan regulasi tertentu yang dianggap berdampak pada sektor pendidikan tahun 2026.
“Kami ingin anggaran pendidikan benar-benar difokuskan untuk pendidikan. Selain itu, kondisi akses pendidikan di daerah terpencil seperti Lenggo juga perlu mendapat perhatian serius,” ujar Rifai.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Polman Nursaid Mustafa menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Polman saat ini telah mencapai 36 persen. Namun, ia mengakui masih terdapat kendala dalam pembangunan infrastruktur penunjang pendidikan di daerah terpencil akibat keterbatasan anggaran daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Polman Agus Pranoto meminta Dinas Pendidikan memberikan gambaran terkait kondisi sekolah-sekolah di wilayah Lenggo dan Tutar yang masih mengalami kendala akses dan fasilitas.
Sekretaris Dinas Pendidikan Polman Abd Haris menjelaskan bahwa pembayaran gaji bagi 908 guru PPPK Paruh Waktu (PW) telah mulai direalisasikan. Pembayaran untuk bulan April dan Mei disebut telah dieksekusi melalui alokasi Dana BOS masing-masing sekolah.
“Sebanyak 908 PPPK PW sudah mulai dibayarkan gajinya untuk April dan Mei melalui Dana BOS sekolah,” jelas Abd Haris.
Ia juga menyebut bantuan pemerintah pusat untuk sektor pendidikan di Polman cukup besar, mulai dari program revitalisasi sekolah, pengadaan sekolah tipe smart, hingga penyaluran Dana BOS untuk sekolah negeri maupun swasta.
Selain itu, terdapat pula bantuan Dana BOP untuk program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C, serta alokasi terbesar untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang nilainya mencapai lebih dari Rp100 miliar per tahun.
Terkait kondisi sekolah di Lenggo, Abd Haris mengakui akses jalan menuju beberapa sekolah masih menjadi kendala utama. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya melakukan perbaikan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran.
Sementara itu, Ketua DPRD Polman Fahri Fadly menegaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Daerah terus berupaya mencari solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan di Polewali Mandar.
Ia juga berharap mahasiswa dapat terus memberikan masukan konstruktif demi kemajuan pendidikan di Polman, termasuk mendukung program Anak Kembali ke Sekolah yang dinilai menjadi tanggung jawab bersama. (Ir)
