POLEWALI MANDAR, SulbarTa.com – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dituntut semakin cermat dan inovatif dalam merumuskan prioritas pembangunan. Menjawab tantangan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk bertukar gagasan dan memperkuat sinergi pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
Kunjungan kerja yang berlangsung pada Kamis (26/3/2026) ini difokuskan pada sharing pengalaman serta studi komparasi terkait optimalisasi fungsi penganggaran legislatif, khususnya pada sektor infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Rombongan DPRD Banjar yang dipimpin langsung oleh Irwan Bora disambut oleh Pranata Humas Sekretariat DPRD Polewali Mandar, Imran Amrullah. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif, dengan berbagai pertukaran ide mengenai strategi penguatan peran DPRD dalam proses penganggaran.
Irwan Bora menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga legislatif dalam menjaga arah pembangunan agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap, melalui kunjungan ini, program kerja DPRD ke depan dapat semakin terarah dan mampu menjawab persoalan riil di daerah.
“Harapan kami, program kegiatan tahun 2026 dapat berjalan selaras, menjaga marwah lembaga DPRD, serta memastikan prioritas pembangunan benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Imran Amrullah yang mewakili Sekretariat DPRD Polewali Mandar menekankan pentingnya implementasi hasil reses anggota dewan ke dalam program kerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, terukur, dan berkelanjutan.
“Program DPRD ke depan harus menjadi tolok ukur bahwa aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi dan terimplementasi dalam kebijakan OPD, sejalan dengan visi dan misi kepala daerah,” jelas Imran.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD perlu terus memperkuat perannya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar lembaga legislatif, tetapi juga ruang pembelajaran bersama dalam menghadapi dinamika pengelolaan anggaran yang semakin kompleks. Di tengah keterbatasan fiskal, kolaborasi dan inovasi dinilai menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui sharing dan studi komparasi seperti ini, diharapkan lahir strategi baru dalam optimalisasi anggaran daerah, khususnya pada sektor infrastruktur yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
