Polewali Mandar, SulbarTa.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar menyoroti efektivitas pembangunan sarana sanitasi yang dilaksanakan pemerintah daerah. Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly, secara tegas mempertanyakan sejauh mana output dari program tersebut dalam mendukung penanganan stunting di daerah.
Hal itu disampaikan Fahry dalam rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang digelar di ruang aspirasi DPRD, Jumat (24/4/2026).
“Sejauh mana output dari pembangunan sanitasi yang telah dianggarkan, baik melalui APBD maupun APBN, dalam menyelesaikan persoalan stunting? Karena ini memiliki keterkaitan yang sangat erat,” tegas Fahry.
Ia juga menyoroti belum jelasnya perkembangan angka stunting di Polewali Mandar. Menurutnya, perlu ada data yang akurat untuk memastikan apakah angka tersebut mengalami penurunan atau justru meningkat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Polewali Mandar, Husain Ismail, menjelaskan bahwa salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pekerjaan umum mencakup akses terhadap layanan air minum dan sanitasi.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pemenuhan layanan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas PUPR semata, melainkan juga melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Kesehatan serta Dinas Perumahan dan Permukiman.
“Terkait cakupan layanan air minum, saat ini angkanya sudah berada di atas 80 hingga 90 persen. Untuk data pastinya akan disampaikan berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), karena merupakan hasil kolaborasi lintas OPD,” jelas Husain.
