Komisi III DPRD Polman Gelar RDP Bersama Petani dan Pihak Terkait

Polman.Sulbarta.com- Komisi III DPRD Polewali Mandar gelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) terkait keluhan petani dari Kecamatan Matakali, Polman,di ruang aspirasi DPRD Polman. Selasa,24/01/23.

Melalui Rapat Dengar Pendapat tersebut, para petani menyampaikan masalah dan keluhannya kepada pihak terkait yang hadir ,yaitu; Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Polman.

Didalamnya, ada 3 keluhan para petani yang menurut mereka sangat urgen untuk di sampaikan.

Keluhan tersebut, mengenai penanganan banjir akibat pendangkalan sungai di Matakali,
kelangkaan pupuk subsidi, dan
kelangkaan solar.

“Setiap hujan turun pasti terjadi banjir, merendam sawah para petani, kami seringkali merugi,” tandas Zaenal Wahidin

Ia mengatakan apapun yang dikerjakan para petani di Matakali. Pasti mengalami kerugian atau gagal panen karena setiap hujan turun terjadi banjir merendam sawah para petani.

“Karena, apa yang kita mau pupuk, kalau terjadi banjir, apa yang kita mau tanam kalau sering banjir,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah( BPBD) Polman” Andi Afandi Rahman mengatakan, sungai Matakali bukanlah kewenangan pemerintah daerah melainkan kewenangan Pihak Balai Sulawesi III.

“Sungai tersebut merupakan kewenangan pihak balai sungai,tapi bukan berarti kami tinggal diam, kita bangun komunikasi ke pihak balai untuk penanganan secepatnya,” tambah Andi Afandi Rahman

Ia mengaku pihaknya sudah membangun komunikasi dengan pihak balai untuk segera mengatasi pendangkalan sungai Matakali.

Selain itu, Ia juga mengaku sudah komunikasi dengan pihak PUPR Polman untuk sama-sama mengatasi masalah tersebut” tambahnya.

Ditempat yang sama, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR) Polman “Husain Ismail menyampaikan, bahwa upaya saat ini di kerjakan adalah menyusun dokumen perencanaan untuk diserahkan ke pihak balai wilayah sungai.

“Apa yang menjadi keluhan para petani, sudah sempat di sampaikan ke pihak balai di Mamuju,” jelasnya.

Selanjutnya disampaikan bahwa, pihak balai sungai mengaku sudah pernah turun melihat langsung atau survei kondisi sungai.

Dan telah meminta dokumen perencanaan, yang saat ini akan di susun pihak PUPR Polman” fungkas Husain.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *