PASANGKAYU, SulbarTa.com — Anggota MPR RI, H. Jupri Mahmud, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa saat menjadi pemateri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan yang digelar di Aula Bupati Pasangkayu dan diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat ini menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan desa yang lebih baik.
Dalam pemaparannya, Jupri Mahmud menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, penggunaan APBN, serta kebijakan pemerintah di tingkat desa harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
“Hari ini saya berkesempatan menjadi pemateri dalam workshop ini sebagai bagian dari upaya memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa tidak boleh hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pengelolaan keuangan desa harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ini menyangkut kepercayaan publik sekaligus masa depan pembangunan desa,” tegas Jupri.
Lebih lanjut, ia menyampaikan optimismenya terhadap masa depan desa jika seluruh pihak mampu membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan desa.
“Saya optimis, melalui kolaborasi yang baik, kita bisa mendorong desa yang lebih mandiri, inovatif, dan berkelanjutan. Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju,” tambahnya.
Selain Jupri Mahmud, workshop ini juga menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pasangkayu, I Nyoman Suandi, S.Pd., M.Si., yang memaparkan arah kebijakan pengelolaan dana desa di daerah.
Kegiatan dipandu oleh Dr. Dwi Rudi Hartoyo selaku Deputi Bidang Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan, dengan suasana diskusi yang berlangsung aktif dan partisipatif.
Sementara itu, materi teknis disampaikan oleh Taufik Damhuri, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, yang mengulas secara rinci mekanisme pengelolaan anggaran desa mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan.
Workshop ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa sekaligus memperkuat sistem pengawasan, sehingga pengelolaan dana desa di Kabupaten Pasangkayu semakin transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
