POLMAN, SulbarTa.com – Ketua DPRD Polewali Mandar (Polman), Fahri Fadly, menerima langsung aspirasi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Polman saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Polman, Selasa (2/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Polman, fungsi pengawasan DPRD, persoalan data kemiskinan, pengadaan alat berat untuk BPBD, hingga akses layanan kesehatan di wilayah terpencil.
Fahri Fadly hadir didampingi Ketua Komisi II Amir, Ketua Komisi IV Agus Pranoto, serta sejumlah anggota DPRD lainnya untuk mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Ketua PMII Polman, Nurjihad, menilai DPRD perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah agar program-program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Selain itu, PMII juga menyoroti persoalan data kemiskinan berbasis desil yang dinilai masih menyisakan banyak masalah. Menurut mereka, masih terdapat warga kurang mampu yang masuk dalam kategori desil 6 hingga 10 sehingga berpotensi tidak menerima bantuan sosial yang seharusnya diperoleh.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan pengadaan alat berat untuk BPBD guna mempercepat penanganan bencana, khususnya longsor yang kerap terjadi di wilayah Matangnga.
Di sektor kesehatan, PMII menyoroti sulitnya akses layanan kesehatan di sejumlah desa terpencil seperti Ratte dan Besoangin. Mereka berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat menghadirkan solusi agar masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Fahri Fadly menyampaikan apresiasi kepada PMII yang telah menyampaikan kritik dan masukan konstruktif untuk pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa DPRD Polman terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, termasuk melalui berbagai rekomendasi yang disampaikan dalam rapat paripurna.
“Terkait data kemiskinan, DPRD terus mendorong pelaksanaan rembuk desa secara rutin agar masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan dapat terdata dengan baik,” ujar Fahri.
Menurutnya, jika pemerintah desa tidak melaksanakan rembuk desa, DPRD akan mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk turun langsung menginisiasi kegiatan tersebut dengan melibatkan DPRD.
Fahri juga memastikan DPRD akan terus mengawal pembenahan data kemiskinan agar program bantuan sosial tepat sasaran dan dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Terkait tuntutan pengadaan alat berat, ia menjelaskan bahwa saat ini sejumlah alat telah tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Meski demikian, DPRD telah merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menambah alat berat guna memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan bencana di berbagai wilayah.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Polman, Agus Pranoto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali memanggil OPD terkait untuk membahas persoalan data desil dan anak putus sekolah.
“Kami telah merekomendasikan pembentukan tim untuk melakukan pembenahan data. Terkait fasilitas kesehatan di daerah terpencil, kami akan memanggil Dinas Kesehatan untuk meminta penjelasan mengenai kondisi dan kelayakan fasilitas yang ada,” kata Agus.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan DPRD Polman dalam membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kemiskinan, kebencanaan, hingga pelayanan kesehatan di daerah terpencil.
