Polman, SulbarTa.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar (Polman), Fahri Fadly, menerima dan menanggapi aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Polman saat aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Polman, Selasa (2/6/2026).
Dalam aksi tersebut, PMII Polman menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta DPRD melakukan pengawasan terhadap proses pengisian jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini tengah dilelang.
Ketua PMII Cabang Polman, Nurjihad, menegaskan bahwa DPRD perlu memastikan pejabat yang mengisi jabatan strategis memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan tugas yang akan dijalankan.
“Kami meminta DPRD Polman melakukan pengawasan agar pejabat yang mengisi jabatan benar-benar memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menjalankan tugas pada posisi yang ditempatinya,” ujar Nurjihad.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Polman Fahri Fadly menyatakan sependapat dengan tuntutan mahasiswa. Menurutnya, proses pengisian jabatan harus dilakukan secara profesional dengan mengedepankan kompetensi dan kapasitas aparatur sipil negara.
“Saya sepakat dengan aspirasi mahasiswa terkait pengisian jabatan. DPRD Polman merekomendasikan agar Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda betul-betul menempatkan pejabat sesuai bidangnya agar mampu menjalankan tugas dengan baik,” tegas Fahri.
Ia menilai penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan latar belakang maupun kompetensi berpotensi menghambat pelaksanaan program pemerintah.
Sebaliknya, pejabat yang ditempatkan sesuai keahlian akan lebih mudah memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal.
Fahri juga berharap rekomendasi DPRD tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam setiap proses pengisian maupun rotasi jabatan.
“Penempatan pejabat harus berdasarkan kemampuan dan kompetensi agar tata kelola pemerintahan berjalan efektif, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.
