POLMAN, SULBARTA.com — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Polewali Mandar menggelar pembahasan LKPJ Tahun 2025 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Polman, Kamis (30/4/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD melalui Pansus LKPJ menyoroti sejumlah persoalan penting, terutama terkait rendahnya kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian daerah serta validitas data yang disajikan OPD dalam laporan kinerja.
Rapat dengar pendapat (RDP) dipimpin Ketua Pansus LKPJ DPRD Polman, Ilham Djalil, bersama lima anggota pansus lainnya. Dalam forum itu, terungkap bahwa sebagian besar UMKM di Polman masih berada pada tahap bertahan hidup dan belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Menurut Ilham, kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD karena banyak pelaku UMKM belum mampu berkembang menjadi usaha yang produktif dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Pembinaan terhadap UMKM harus lebih konkret dan berkelanjutan agar tidak hanya sekadar bertahan, tetapi mampu berkembang dan memberi kontribusi nyata bagi ekonomi daerah,” ujar Ilham.
Selain menyoroti sektor UMKM, Pansus DPRD juga mempertanyakan dasar penetapan target kinerja OPD dalam LKPJ 2025. DPRD meminta penjelasan terkait parameter dan metode yang digunakan dalam penyusunan target agar capaian yang dilaporkan benar-benar realistis dan berbasis data valid.
“Jangan sampai target disusun terlalu rendah sehingga mudah dicapai, tetapi tidak mencerminkan kinerja sebenarnya. Capaian mungkin terlihat maksimal, namun output dan outcome tidak mampu terukur dengan baik. Bisa saja target tercapai karena targetnya memang rendah,” tegas Ilham.
Pemaparan dari sejumlah OPD yang hadir pun masih akan menjadi bahan evaluasi lanjutan bagi DPRD. Pansus menilai perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut guna memastikan kesesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi riil di lapangan.
Sebagai tindak lanjut, Pansus DPRD Polman akan menggelar rapat internal untuk merumuskan hasil pembahasan sekaligus menguji validitas data dalam LKPJ Tahun 2025.
“Hasil pembahasan ini nantinya menjadi dasar rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas kinerja OPD dan memperkuat sektor UMKM,” tambah Ilham.
Dalam kesempatan itu, Ilham juga menyoroti minimnya kehadiran anggota pansus dalam pembahasan LKPJ. Dari sekitar 15 anggota pansus yang tercatat, hanya sebagian yang hadir mengikuti forum pembahasan.
Menurutnya, kehadiran penuh anggota pansus sangat penting agar pembahasan lebih maksimal dan memiliki daya tawar yang kuat dalam mengawal evaluasi kinerja pemerintah daerah.
