MAMUJU, SulbarTa.com – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfoss) Sulawesi Barat terus mengawal visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan tata kelola data pembangunan yang terintegrasi. Rabu, 3 Juni 2026.
Kepala Diskominfoss Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa sebagai leading sector data daerah, pihaknya mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan kualitas data sektoral. Selain itu, data statistik resmi yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) perlu dijadikan rujukan utama dalam penyusunan indikator pembangunan daerah.
Menurut Ridwan, data statistik BPS dapat dipadukan dengan data sektoral yang dimiliki OPD sesuai kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.
Ia menjelaskan, BPS memiliki mandat sebagai pembina data statistik nasional dengan standar metodologi, metadata, serta mekanisme pengumpulan data yang terukur. Karena itu, data yang dihasilkan dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Dalam kerangka Satu Data Indonesia, BPS juga berperan memastikan kualitas dan keterpaduan data yang digunakan pemerintah di berbagai tingkatan.
“Perlu dipahami bahwa setiap instansi memiliki kebutuhan dan tujuan pengumpulan data yang berbeda. Karena itu, tidak jarang ditemukan perbedaan angka antara data yang dimiliki OPD dengan data yang dirilis BPS. Perbedaan tersebut umumnya dipengaruhi oleh metodologi, cakupan wilayah, periode pengumpulan, maupun definisi indikator yang digunakan,” ujar Ridwan.
Secara teknis, kata dia, perbedaan tersebut muncul karena karakteristik jenis data yang berbeda. Data BPS umumnya berupa statistik dasar yang menggambarkan kondisi makro daerah, seperti angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, yang diperoleh melalui metode sampling.
BPS mengumpulkan data melalui berbagai kegiatan statistik, baik sensus maupun survei sampel. Beberapa di antaranya adalah Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Sementara itu, pemerintah daerah mengelola data statistik sektoral yang bersifat lebih rinci dan berbasis nama serta alamat (by name by address). Data tersebut berasal dari pelayanan dan administrasi yang dilakukan OPD setiap hari, seperti data penerima bantuan sosial yang dikelola Dinas Sosial.
“Karena itu, wajar jika terdapat perbedaan angka. BPS memotret kondisi makro daerah, sedangkan OPD mengelola data teknis dan operasional yang digunakan dalam pelaksanaan program,” jelasnya.
Meski demikian, Ridwan menegaskan bahwa data milik OPD tetap memiliki peran strategis dan tidak boleh dikesampingkan. Data tersebut menjadi instrumen penting untuk mendukung pelaksanaan tugas, pelayanan publik, serta evaluasi program pada masing-masing sektor.
Namun, agar dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan daerah secara menyeluruh, data sektoral perlu melalui proses harmonisasi dan validasi sehingga dapat terintegrasi dengan baik.
“Saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong integrasi data antarsektor melalui penguatan statistik sektoral dan implementasi Satu Data Indonesia. Tujuannya agar seluruh data yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan memiliki standar yang sama, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ridwan menambahkan, Kominfo Sulbar selaku walidata daerah terus berkoordinasi dengan BPS, Bappeda, dan seluruh OPD untuk memperkuat tata kelola data sektoral.
Upaya tersebut meliputi penyusunan metadata, standarisasi indikator, peningkatan interoperabilitas data, hingga sinkronisasi berbagai basis data yang selama ini dikelola masing-masing instansi.
“Kami mengajak semua pihak untuk melihat perbedaan data secara proporsional. Yang terpenting adalah memastikan sumber data, metodologi, dan tujuan penggunaannya jelas.
Pemprov Sulbar berkomitmen membangun ekosistem data yang semakin terintegrasi sehingga menghasilkan data sektoral yang berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat bagi masyarakat,” tutup Ridwan. Adv
